B  U  D  A  Y  A  
 
Halaman Utama
Tajuk Rencana
Nasional
Ekonomi
Uang & Efek
Jabotabek
Nusantara
Luar Negeri
Olah Raga
Iptek
Hiburan
Feature
Mandiri
Ritel
Hobi
Wisata
Eureka
Kesehatan
Cafe & Resto
Hotel & Resor
Asuransi
Otomotif
Properti
Budaya
CEO
Opini
Foto
Karikatur
Komentar Anda
Tentang SH

 

Kongres Komedi Indonesia



Oleh
Donny Anggoro

Kongres Kesenian Indonesia (KKI) II 2005 baru saja berlalu. Kongres yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah itu berakhir Kamis (29/9) malam, dengan salah satu keputusannya mendesak DPR dan pemerintah untuk membentuk UU Kesenian.
Jauh-jauh hari sebelum kongres berlangsung, bahkan ketika KKI II sudah dimulai, terjadi perdebatan seru terutama mengenai pentingnya kongres yang sempat tertidur lama akibat situasi sosial-politik.
Catatan pendek ini bukan ditulis untuk meneruskan ihwal perdebatan kongres kesenian yang masih berlangsung atau keluh kesah semata, melainkan sekadar menengarai bahwa setelah terbukanya kesempatan memerbaiki keadaan (dalam hal ini para seniman), terselenggaranya kongres yang diharapkan peserta (terutama dari luar daerah yang sulit mencapai akses untuk berpijak dari kondisi yang menghambat dirinya dalam berkesenian) ternyata tak lebih menjadi pathos yang menyedihkan.
Semula, keterlibatan saya sebagai peserta tak lain mengharapkan adanya titik temu antara pemerintah dan pelaku kebudayaan, sehingga tercipta sinergi, lantaran selama ini posisi kesenian dan kebudayaan cenderung diletakkan sebagai paria dan aksesoris penyambut turis semata. Syukur-syukur ada ide yang bisa disampaikan.
Dari hari ke hari selama kongres berlangsung, ragam topik acara yang disusun ternyata begitu campur aduk antara suasana diskusi panel, workshop, dan rapat kerja. Campur aduknya ini barangkali disengaja, agar suasana kongres tampak lain dari kongres sebelumnya yang
berlangsung pada 1995.
Namun, campur aduknya ini malah makin menunjukkan ketidakjelasan maksud KKI II dilangsungkan. Tokoh-tokoh seni maupun orang penting yang duduk dalam pemerintahan pun banyak yang absen. Mereka, para seniman-budayawan bukannya enggan hadir, melainkan memang tak diundang. Seorang budayawan yang tampil sebagai pembicara malah hadir setelah acara selesai. Sehingga pantaslah, Sutanto Mendut, budayawan yang hadir sebagai pembicara di hari ketiga dalam topik “Mengembangkan Gerakan Kesenian Lokal yang Mandiri dan Sinambung” tanpa tedeng aling-aling malahmengutarakan keluh kesah tanpa membawakan makalahnya.
Baiklah, di luar carut marutnya penyelenggaraan KKI II ini, saya tak bermaksud menghujat niat mulia penyelenggara kongres yang sedari awal pembukaan sudah diprotes seniman yang khawatir KKI II ini bakal melegalkan pembentukan Dewan Kesenian Indonesia (DKI), yang berlangsung 22-25 Agustus 2005. Tapi, selama kongres berlangsung ego dan arogansi klan yang dibalut retorika indah masih ada.
Jangankan mengharapkan pra kongres sebagai ajang pemanasan, persiapan hal paling sederhana dan mendasar ketika kongres berlangsung sekalipun juga tak nampak.
Sebutlah, karena tak tersedianya fasilitas Internet untuk pers yang meliput acara KKI. Spanduk dan umbul-umbul sponsor yang bertaburan ternyata hanya lebih sedap dipandang, seolah KKI II ini telah berhasil menyita perhatian banyak media massa. Sehingga pantaslah, KKI II tak lebih sebagai pentas komedi setengah hati belaka, bukan kongres sungguhan.
Persiapan yang terburu-buru, satu hal yang lazim dilakukan dalam semangat SKS, “Sistem Kebut Semalam” (hanya karena alasan berbenturan dengan ibadah Puasa?), dengan tak melibatkan banyak pihak, mulai dari tokoh seniman-budayawan, pemerintah (dalam hal ini bidang pajak, KADIN yang dijadwalkan panitia di hari kedua), bahkan keterlibatan produsen kesenian dalam jembatan antarproduser-seniman-masyarakat seperti penerbit buku, majalah, rumah produksi dan lain-lain pun, sebagai penggembira saja tak nampak.
Bagaimana sebuah kongres besar berskala nasional dapat berlangsung walau sudah disadari kongres ini sebetulnya bertujuan positif, yaitu bagaimana seniman harus bersikap menghadapi proses globalisasi serta bagaimana cara mendesak pemerintah untuk mengangkat derajat kesenian?
Sungguh menggelikan, memang, di malam yang diam dalam perjalanan pulang dari KKI sebelum penutupan, tiba-tiba saya berpikir, inikah yang namanya kongres nasional dengan semangat militan saja? Wallahualam. Betapa malangnya, wahai seniman Indonesia.

Rawamangun, Oktober 2005

*) Eseis, peneliti pada komunitas Matabambu dan redaktur jurnal Aksara, tinggal di Jakarta.

 

 

 

Copyright © Sinar Harapan 2003