Indonesia Abaikan KB, Ledakan Penduduk Mengancam
OLEH: STEVANI ELISABETH
JAKARTA - Masalah kependudukan kembali menjadi perhatian dunia. Hampir setiap negara, termasuk negara-negara donor, kini kembali berkonsentrasi terhadap masalah ini, khususnya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dunia.
 |
Pakar Kependudukan Indonesia Haryono Suyono menjelaskan, pada tahun 1990, penduduk dunia berjumlah 5,3 miliar. Dari jumlah tersebut, 1,4 miliar jiwa (26%) merupakan penduduk miskin. Pada tahun 2000, jumlah penduduk dunia ada 6,1 miliar jiwa. Sebanyak 20 persen penduduk dunia memiliki pendapatan di atas US$ 100 per hari. Namun lebih dari satu miliar penduduk dunia berpendapatan US$ 1 per hari.
Para pakar kependudukan memperkirakan jumlah penduduk dunia pada tahun 2015 mencapai 7,2 miliar. ”Meski demikian, sekarang ini ada ketidakpastian mengenai jumlah penduduk pada tahun 2015. Indonesia kalau tidak hati-hati akan mengalami ledakan penduduk lagi,” tegas Haryono dalam beberapa kesempatan. Jika Indonesia mengabaikan masalah kependudukan, maka pada tahun 2015 akan ada 41 juta anak di bawah lima tahun yang meninggal dunia.
Di Indonesia sendiri, masalah kependudukan sudah menggejala sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Persoalan pokoknya sama dengan yang terjadi sekarang, yakni pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan lahan pertanian yang tersedia. Pertambahan penduduk yang cepat, memerlukan adanya pemikiran untuk memindahkan sebagian penduduk yang terpusat di Jawa ke Sumatera dan Kalimantan. Hal inilah yang dikenal dengan program transmigrasi.
Ada beberapa faktor pendorong tingginya penduduk di Pulau Jawa, di antaranya faktor alam dengan banyaknya gunung berapi, sehingga tanah di sekitarnya subur. Kehidupannya jadi lebih tertata, harapan hidup lebih panjang dan banyaknya perkawinan di usia muda. Namun dalam perkembangannya, hasil program transmigrasi tidak banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di Jawa, sementara pertumbuhan penduduk di luar Jawa juga terus meningkat.
Haryono Suyono mengatakan, besarnya jumlah penduduk tetap menjadi masalah. Berdasarkan teori Malthus, pertumbuhan penduduk berjalan seperti deret ukur, sedangkan perkembangan pangan seperti deret hitung. Melihat permasalahan penduduk yang cukup mengkhawatirkan tersebut, maka pada tahun 1970, pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB).
Berbagai upaya untuk mensosialisasikan program KB ini terus dilakukan, salah satunya dengan dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan melakukan safari ke berbagai daerah. Program KB di era itu dinyatakan sukses. Bahkan, atas keberhasilan program KB tersebut, Presiden Soeharto pada tahun 1989 menerima United Nations Population Award dari PBB dan Global Statement Award dari Population Institute Amerika Serikat pada 1988.
Memudar Gaungnya
Kepala BKKBN Sugiri Syarief mengakui, di era reformasi semua yang berbau Orde Baru ditinggalkan. ”Masyarakat antiproduk-produk Orba tersebut. Di sinilah program KB mulai memudar gaungnya,” ujarnya. Kondisi ini diperparah lagi dengan munculnya kebijakan otonomi daerah, sehingga lembaga KB di daerah melemah. Hal ini juga memengaruhi keberadaan Petugas Lapangan KB (PLKB) selaku ujung tombak di lapangan.
Sugiri menambahkan, kini program KB sudah diperkenalkan sejak remaja melalui pendidikan kesehatan reproduksi. Ini penting dilakukan, karena penduduk usia muda jumlahnya terus bertambah. Setiap tahun, penduduk usia 15 tahun ke atas jumlahnya meningkat dua kali lipat. ”Mereka ini termasuk usia produktif, tetapi tersedia atau tidak lapangan pekerjaan untuk mereka? Ini akan menjadi persoalan ketika mereka menghendaki lapangan kerja. Tetapi pemerintah belum siap memenuhinya, sehingga muncul masalah sosial. Mereka lebih sensitif dan mudah digerakkan oleh golongan-golongan tertentu,” ujarnya.
Sugiri mengatakan, dengan mengenal program KB dan kesehatan reproduksi sejak remaja, maka remaja lebih terbuka wawasannya dalam membina rumah tangga dan waspada terhadap berbagai penyakit yang berkaitan dengan reproduksi. Diharapkan pula, kaum muda Indonesia memiliki kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya lewat pendidikan dan kesehatan. ”Kita tidak ingin disebut sebagai bangsa yang mengekspor kuli ke luar negeri dan menjadi kuli di negeri sendiri,” tegasnya. Oleh sebab itu, jangan abaikan KB. Sebab, jika KB diabaikan, maka bersiaplah menghadapi ledakan penduduk dengan berbagai masalah yang ditimbulkannya. n
