Konsultan KSSK Terkait Sampoerna Group
OLEH: WISHNUGROHO AKBAR/ WEB WAROUW
Jakarta - Fraksi PDIP akan menindaklanjuti sejumlah kejanggalan yang terkuak dalam laporan akhir aliran dana talangan Bank Century dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 |
Dalam hasil analisisnya, Fraksi PDIP menemukan adanya keterkaitan erat antara konsultan KSSK Arif Surowijoyo dengan Sampoerna Group. “Arif Surowijoyo konsultan KSSK, ternyata terkait erat dengan Sampoerna Group,” kata anggota Pansus dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno kepada SH di Jakarta, Selasa (9/2).
Fraksi PDIP, kata Hendrawan, akan menyelidiki temuan tersebut mengingat Boedi Sampoerna merupakan pemilik Sampoerna Group sekaligus salah satu deposan terbesar di Bank Century.
Kejanggalan makin terlihat berdasarkan data transaksi dari Bank Century ke Boedi Sampoerna yang tiba-tiba melonjak hingga Rp 600 miliar pada Desember 2008.
Selain itu, Fraksi PDIP juga menemukan sejumlah nama, Diana Sari, Amirudin Rustam, dan Muhammad Toif, yang melakukan transaksi sangat intensif. Nama-nama tersebut, disinyalir sebagai pihak yang tidak tepat menerima aliran dana. Terkait dengan sejumlah BUMN yang menyimpan dana ke Bank Century, Fraksi PDIP menemukan banyak BUMN yang menarik dana mereka dari Bank Century.
“Padahal mereka (BUMN) sudah diminta untuk tidak menarik dana,” tutur Hendrawan.
Meski sudah mendapatkan hasil laporan akhir dari PPATK, PDIP menilai data yang diberikan PPATK masih belum lengkap, sebab PPATK tidak mencantumkan semua profil penerima aliran dana secara lengkap.
Senada dengan Hendrawan, anggota Pansus dari Fraksi PPP Romarhumuzzy (Rommy) menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satu kejanggalan yang paling mencolok adalah adanya aliran dana sejumlah Rp 60 miliar kepada Amirudin Rustam. Amirudin Rustam merupakan pemilik bengkel sekaligus distributor merek ban, tinggal di Makassar.
“Yang paling menonjol adalah transaksi Boedi Sampoerna dan Amirudin Rustam. Untuk Amirudin, sepertinya tidak mungkin jika seorang distributor ban mendapatkan dana hingga Rp 60 miliar. Kami akan memanggil Amirudin besok,” kata Rommy.
Menyoal aliran dana ke Boedi Sampoerna, FPPP menilai perlu menindaklanjuti aliran dana tersebut. Pasalnya, Boedi Sampoerna sebagai pihak ketiga yang terafiliasi dengan Bank Century sejatinya tidak diperbolehkan menarik dana dengan jumlah yang sangat besar ketika Bank Century masih dalam pengawasan BI.
Terkait dengan dugaan adanya aliran dana ke parpol peserta Pemilu 2009, Rommy mengaku pesimistis Pansus bisa mengungkap hal itu. Kalaupun ada aliran dana talangan yang menyangkut ke parpol, hal itu pasti akan dilakukan dengan cara menyamarkan identitas penyalur atau penerima dana. Meski demikian, PPP tetap akan berusaha membuktikan dugaan itu.
“Itu sulit, karena pasti akan dilakukan dengan menyamarkan identitas. Tapi kami akan meminta kejelasan lagi kepada PPATK mengenai PPP data dan profil nasabah Bank Century,” kata Rommy.
Pendalaman
Sementara itu, Selasa ini, Pansus Century akan mendalami aliran dana Bank Century. “Kami akan memeriksa ke mana semua dana Rp 6,7 triliun itu dengan mendengarkan kesaksian dari PPATK dan BPK pada siang hari ini,” kata Anggota Pansus dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo ketika dihubungi, Selasa, di Jakarta.
Menurutnya, Pansus akan mengumpulkan semua data yang akan diberikan oleh kedua instansi tersebut. “Kami ingin mengetahui siapa saja yang tidak berhak, tapi menerima aliran dana tersebut,” tegasnya.
Rapat internal Pansus sudah memutuskan untuk memeriksa beberapa daerah yang diduga menjadi bagian dari pencairan dana Bank Century tersebut, seperti Denpasar, Makassar, Medan, Surabaya, dan Jakarta.
Sementara itu, anggota Pansus dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq menjelaskan, pemeriksaan aliran dana adalah bagian yang terpenting dalam pemeriksaan proses penyimpangan yang terjadi pada kasus skandal Bank Century.
“Kami akan mengumpulkan semua data sedetail mungkin agar dapat mengetahui di mana penyimpangan aliran dana itu terjadi,” katanya.
Untuk sementara, katanya, Pansus belum bisa menentukan fokus pemeriksaan aliran dana ini.
“Namun, kita belum bisa menemukan fokus pemeriksaan yang spesifik. Kita lihat perkembangan nanti pada saat PPATK dan BPK membeberkan secara lengkap,” ujarnya.
Anggota Pansus dari Fraksi Partai Hanura Akbar Faizal menjelaskan, Pansus ingin mengetahui apakah kesaksian dari PPATK dan BPK itu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh DPR, atau tidak.
“Mereka akan memberikan basisdata, tapi apakah itu menjawab pertanyaan kita atau tidak, kita lihat saja nanti keterangan mereka,” ujarnya. n
