|
Di Bawah Kuasa Orde
Baru
Oleh
Saidiman
Robert A Dahl, ilmuwan politik terkemuka, pernah mengemukakan bahwa
demokrasi yang selama ini kita saksikan bukanlah praktik demokrasi
yang sebenarnya seperti yang selalu dibicarakan para pemikir dan
filsuf. Praktik demokrasi yang ada saat ini, di mana pun, hanyalah
poliarki. Poliarki, dalam definisi Dahl, adalah sebentuk sistem di
mana kekuasaan publik selalu berputar di kalangan elite saja, tidak
pernah benar-benar memberi kesempatan kepada semua orang untuk juga
berkompetisi dalam perebutan kekuasaan bersama para elite. Sirkulasi
kekuasaan yang hanya ada pada para elite itu disebabkan terutama
hanya para elitelah yang memiliki sumber daya.
Realitas politik yang terjadi di Indonesia sekarang ini kembali
membuktikan teori Dahl tersebut. Wacana mengenai calon presiden dan
wakil presiden tidak keluar dari lingkaran elite yang memang sejak
awal dekat atau berada pada lingkaran kekuasaan. Bahkan,
kandidat-kandidat presiden dan wakil presiden terkuat adalah
anak-anak langsung dari para mantan penguasa. Megawati Soekarnoputri
adalah anak mantan penguasa nomor satu negeri ini, Soekarno. Susilo
Bambang Yudhoyono adalah anak dan menantu petinggi militer dan
jenderal yang juga sangat berkuasa pada masa Orde Baru.
Jusuf Kalla adalah anak juragan terkemuka yang mendominasi
perniagaan di Indonesia Timur, Haji Kalla. Sultan Hamengku Buwono X
adalah anak dari Raja Jawa Sultan Hamengku Buwono IX yang juga
mantan wakil presiden. Prabowo Subianto adalah anak arsitek ekonomi
Orde Baru, Soemitro Djojohadikusumo, dan mantan menantu Jenderal
Besar Soeharto. Wiranto adalah mantan Panglima Tentara Nasional
Indonesia (TNI). Hampir tidak ada nama baru dalam perebutan kursi
nomor satu dan dua politik Indonesia.
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Andi Faisal Bakti di Kabupaten
Sengkang Sulawesi Selatan, Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi
Selatan (2007), menemukan bahwa perubahan sistem politik masyarakat
Sengkang tidak mengubah struktur kekuasaan. Para raja dan
keluarganya yang berkuasa pada masa kerajaan terus mewariskan
kekuasaan itu di dalam masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Sistem memang terus berubah, namun kekuasaan terus berputar di
kalangan elite keluarga raja yang sejak dulu memang berkuasa.
Penelitian itu memperlihatkan bahwa mulai dari bupati, Ketua DPRD,
ketua-ketua instansi pemerintah, sampai para camat dan desa/kelurahan
hampir semuanya adalah keluarga raja atau paling tidak mereka yang
loyal terhadap struktur kekuasaan politik keturunan raja.
Arena Para Mantan Penguasa Orba
Fakta ini menjelaskan bahwa sesungguhnya pengaruh kekuasaan para
raja dan keturunannya di pelbagai wilayah di Indonesia masih sangat
dominan. Dominasi kekuasaan para raja itu dibaca dengan baik oleh
elite semacam Susilo Bambang Yudhoyono yang mengumpulkan para raja
Nusantara beberapa saat sebelum pemilu legislatif. Pencalonan diri
Sultan Hamengku Buwono sebagai presiden sampai saat ini adalah salah
satu ancaman serius Yudhoyono pada perebutan kursi nomor satu pada
Pemilihan Umum Presiden 2009.
Penjelasan utama yang bisa diberikan adalah bahwa penguasaan sumber
daya menjadikan para elite terlalu susah untuk ditumbangkan. Yang
paling mungkin dilakukan adalah pergantian sistem. Tetapi, kekuasaan
akan tetap dan selalu berputar di lingkungan elite yang sebelumnya
memang merupakan penguasa.
Banyak aktivis yang menyesalkan capaian reformasi di mana para aktor
kekuasaan Orde Baru kembali menjadi pemain-pemain utama dalam kancah
politik nasional. Hampir tidak ada celah bagi kekuatan lain di luar
kekuatan mantan pendukung Orde Baru yang sekarang bersaing
memperebutkan kursi-kursi kekuasaan. Sejumlah mantan jenderal, yang
pada masa Orde Baru merupakan pendukung utama jalannya kekuasaan
tangan besi pemerintah, sekarang bersaing ketat memperebutkan posisi
presiden dan wakil presiden. Tidak heran jika kemudian muncul
sejumlah kesimpulan dengan nada menyesal bahwa reformasi bukan hanya
mengembalikan kedaulatan rakyat, melainkan menciptakan arena bagi
para mantan penguasa di masa Orde Baru untuk bersaing sendiri atas
nama kedaulatan rakyat.
Sekali lagi, yang paling mungkin menjelaskan fenomena ini adalah
pada penguasaan sumber daya yang begitu besar dan tak mampu
ditandingi sedikit pun oleh kekuatan politik alternatif di luar
gerbong Orde Baru.
Rakyat Tidak Diberi
Pilihan Lain
Pertanyaannya, di mana kekuatan reformasi yang dulu demikian gegap
gempita menuntut perubahan? Amien Rais, yang disebut-sebut sebagai
tokoh reformasi, tanpa tedeng aling-aling memberikan dukungan kepada
Susilo Bambang Yudhoyono, salah satu jenderal Orde Baru. Amien Rais
bahkan mendorong partainya, Partai Amanat Nasional (PAN), untuk
bersekutu dengan partai besutan Yudhoyono, Demokrat. Anehnya, PAN
adalah partai yang dilahirkan oleh para intelektual pro-reformasi.
Tokoh gerakan pro-demokrasi di masa Orde Baru, KH Abdurrahman Wahid,
tanpa sungkan memberi dukungan kepada Prabowo Subianto dan Partai
Gerindra. Prabowo adalah mantan jenderal yang disebut-sebut berada
di balik aksi penculikan dan penghilangan para aktivis di akhir
kekuasaan Orde Baru.
Semua fakta ini mengarah kepada satu kesimpulan bahwa Orde Baru
telah kembali. Kekuatan itu tidak hanya dominan, melainkan juga
begitu hegemonik. Rakyat seolah tidak diberi pilihan lain di luar
kekuatan yang dulu menjadi penyangga utama kekuasaan Orde Baru.
Ketidakberdayaan menghadapi kembalinya kekuatan Orde Baru bahkan
memaksa kekuatan yang awalnya pro-demokrasi dan gerakan reformasi
kini bahkan secara terang benderang tunduk di bawah sihir Orde Baru.
Tentu kita harus terus berharap ada perubahan. Melihat realitas
politik yang ada, tidak ada lain selain berharap kepada
kekuatan-kekuatan yang dulu penyangga Orde Baru tidak akan
mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Semoga orde yang akan
datang adalah orde baru dalam pengertian yang sebenarnya, orde yang
akan membawa pembaruan. n
Penulis adalah Program Officer Jaringan Islam Liberal (JIL).
|
|
