|
Ancaman Obama untuk
Indonesia
Oleh
Saidiman
Pemerintah Indonesia patut mewaspadai Barack Obama yang berhasil
memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat, 4 November 2008.
Kewaspadaan itu perlu mengingat perbedaan yang mungkin muncul antara
cita-cita politik Obama dan haluan kebijakan pemerintah Republik
Indonesia. Memang banyak warga negara Indonesia yang menginginkan
senator ini memenangkan pemilihan. Para pendukungnya menganggap
Obama akan menjadi presiden yang memerhatikan kepentingan Indonesia
dalam politik internasional. Pengalaman pernah tinggal di Indonesia
diyakini akan membuka mata Obama tentang realitas masyarakat dunia
yang beragam.
Dengan pemahaman seperti itu, Obama tampil sebagai kandidat yang
mengusung nilai-nilai liberalisme dan pluralisme. Dalam pidato
kemenangannya, Obama tidak segan menyapa semua warga Amerika: yang
berkulit putih maupun hitam, yang perempuan maupun laki-laki, para
agamawan, kaum gay maupun lesbian, para difable, dan seterusnya.
“Kita semua adalah warga Amerika Serikat,” tegasnya.
Dengan cara pandang semacam ini, tampak bahwa Obama tidak akan
memberi toleransi terhadap praktik-praktik diskriminasi dalam bentuk
dan dengan latar belakang apa pun. Dia tidak akan mudah melakukan
praktik yang sebetulnya selalu menjadi ancaman bagi eksistensinya
sebagai kelompok minoritas kulit hitam Amerika. Latar belakang
semacam ini penting untuk membangun kesadaran mengenai pluralitas.
Yang membedakan pemerintahan Bush dan Obama adalah bahwa Bush
menerapkan cara pandang dualisme: di mana dunia di luar Amerika
dianggap sebagai objek yang harus diubah sesuai dengan cara pandang
masyarakat Amerika. Dunia ini, bagi Bush, harus di-”adab”-kan, apa
pun caranya, dan itu adalah sesuatu yang baik.
Paradigma Diskriminatif Pemerintah Indonesia
Latar belakang Obama sebagai minoritas akan membuatnya lebih bisa
menyadari akan adanya keragaman. Masing-masing orang memiliki nalar
dan kebajikannya sendiri. Nilai kebenaran tidak pernah tunggal,
melainkan beragam. Obama akan lebih mudah merayakan keberagaman,
ketimbang mencurigainya. Inilah keistimewaan kalangan minoritas yang
berhasil menjadi pemimpin.
Terlalu dini jika kemudian kita simpulkan bahwa dengan bekal
pengetahuan mengenai realitas Indonesia, Obama kemudian akan
mengeluarkan kebijakan yang mendukung kebijakan pemerintah negeri
ini.
Pemerintah Indonesia justru seharusnya waspada kepada Obama
mengingat beberapa kebijakan dalam negeri yang belum sesuai dengan
garis haluan cita-cita Obama untuk menghapus diskriminasi.
Dalam banyak kasus, Indonesia terlihat belum cukup memuaskan dalam
penanganan isu-isu penghapusan diskriminasi. Beberapa kasus besar
pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan rezim pemerintah masih
terlalu jauh dari penyelesaian: kasus pembantaian anggota PKI
1960-an, represi Orde Baru terhadap kelompok Islam, kekerasan Timor
Timur, pelanggaran HAM di Aceh dan Papua, penculikan dan pembunuhan
aktivis di akhir 1990-an, pembunuhan aktivis HAM Munir, kekerasan
terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah, pemenjaraan dan kekerasan
terhadap tokoh-tokoh agama minoritas seperti Lia Eden, Yusman Roy,
Madi, dan sebagainya.
Pemerintah Indonesia tidak hanya lalai dalam menjamin hak warga
negara minoritas untuk hidup dan berekspresi sebagaimana warga
negara pada umumnya, pemerintah bahkan tidak mampu membendung
semangat untuk memberlakukan pelbagai aturan diskriminatif.
Pelbagai peraturan daerah silih berganti muncul untuk membatasi
aktivitas warga. Tiga pembantu presiden bahkan menandatangani
larangan terhadap penganut ajaran Ahmadiyah untuk menyebarkan
keyakinannya. Pemerintah tampak masih sangat tunduk kepada aspirasi
kelompok mayoritas, tetapi mengabaikan hak-hak minoritas. Dewan
Perwakilan Rakyat bahkan mengesahkan Rancangan Undang-undang
Pornografi yang mendiskreditkan budaya beberapa kelompok masyarakat.
Keragaman adalah Esensi Kehidupan
Pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan pembiaran terhadap
praktik-praktik diskriminasi, melainkan juga acapkali terlibat
sebagai pelaku diskriminasi itu sendiri. Menangkap orang-orang yang
dianggap menyimpang dalam hal keyakinan agama benar-benar adalah
bentuk diskriminasi.
Paradigma menyimpang hanya berdasar kepada pendapat kelompok
mayoritas. Sementara argumentasi dan aspirasi kelompok minoritas
tidak mendapat perhatian sama sekali. Dari kacamata minoritas, yang
menyimpang justru adalah kelompok mayoritas.
Pada aspek pembangunan, pemerintah Indonesia jelas melakukan
diskriminasi pembangunan. Pemerintah seolah tertutup pintu hatinya
untuk memfokuskan pembangunan pada masyarakat Indonesia bagian Timur
yang sejak lama tidak bisa menikmati akses pembangunan. Masyarakat
Indonesia bagian Timur dibiarkan tenggelam dalam keterbelakangan dan
kebodohan. Akibatnya, seluruh paradigma berpikir pemerintah selalu
terpaku pada cara pandang masyarakat Indonesia bagian Barat.
Pelbagai kasus diskriminasi ini terjadi karena tidak adanya
kesadaran mengenai keragaman. Seolah-olah dunia ini adalah satu dan
seragam. Keragaman adalah sesuatu yang benar-benar nyata dan tak
mungkin dipungkiri. Adonis, pemikir besar Lebanon, mengemukakan
bahwa asal muasal keragaman itu ada pada penciptaan awal.
Tidak benar, menurut Adonis, penciptaan ini berasal dari sesuatu
yang tunggal. Fakta keragaman membuktikan bahwa semuanya berasal
dari yang beragam. Keragaman adalah esensi kehidupan. Oleh karenanya,
menghargai dan merayakan keragaman adalah sesuatu yang semestinya.
Mereka yang ingin memberangus keragaman justru adalah mereka yang
ingin keluar dari logika alamiah itu sendiri.
Paradigma diskriminatif itu pasti bertolak belakang dengan paradigma
yang terus-menerus dijadikan bahan utama bagi kampanye Obama. Dengan
demikian, jika pemerintah Indonesia tidak mau mengubah paradigma
diskriminatifnya, maka bukan simpati Obama yang akan datang,
melainkan ancaman. Selamat datang, Obama!n
Penulis adalah aktivis Jaringan Islam Liberal
|
|
