|
Keamanan Maritim,
Keuntungan Politik dan Bisnis
Oleh
Alman Helvas Ali
Sulit untuk dibantah bahwa globalisasi dimulai dari laut.
Bangsa-bangsa di dunia dari beragam peradaban di masa lalu
berinteraksi lewat laut. Interaksi itulah yang merupakan cikal bakal
dari globalisasi masa kini. Dalam era globalisasi, ancaman terhadap
keamanan maritim merupakan ancaman terhadap globalisasi karena lebih
dari 90 persen perniagaan dunia menggunakan moda transportasi laut.
Oleh karena itu, dapat dipahami bila masyarakat internasional saat
ini sangat khawatir dengan situasi keamanan maritim di perairan
Somalia. Pembajakan kapal super tanker MV Sirius Star bertonase
320.000 ton yang bermuatan minyak mentah pada 16 November 2008
sekitar 400 km dari pantai Somalia menunjukkan hal itu merupakan
ancaman terhadap perniagaan dunia dan sekaligus stabilitas kawasan.
Kasus MV Sirius terjadi saat kasus MV Faina yang bermuatan tank T-72
asal Rusia dengan tujuan Kenya yang dibajak pada awal Oktober 2008
belum dapat diselesaikan.
Menyangkut keamanan maritim di perairan Somalia, DK PBB telah
menerbitkan resolusi No.1816 pada 2 Juni 2008. Resolusi itu
“mendorong” negara-negara lain, khususnya yang memiliki kepentingan
dengan rute maritim komersial di lepas pantai Somalia, untuk
meningkatkan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk menangkal
perompakan dan pembajakan bersenjata melalui kerjasama dengan
Pemerintahan Transisi Federal Somalia. Resolusi itu kemudian
diperkuat dengan resolusi DK PBB No.1838 pada 7 Oktober 2008 yang
kembali meminta negara-negara berkepentingan untuk menindas
pembajakan di perairan Somalia.
Perairan Somalia merupakan wilayah tanggung jawab Armada Kelima AS.
Selain kapal perang Armada Kelima, di sana kini hadir pula kapal
perang dari negara-negara Eropa melalui European Maritime Force (EUROMARFOR),
Prancis, Rusia dan India. Kehadiran mereka di sana adalah untuk
menindas pembajakan, dalam bentuk melakukan pengawalan terhadap
kapal-kapal niaga. Selain itu, hadir pula Blackwater Inc, sebuah
perusahaan keamanan AS yang telah malang melintang di Afghanistan
dan Irak. Perusahaan itu memberikan jasa pengawalan kapal niaga di
sana dan kegiatan itu direstui oleh para pejabat AS di Washington.
Sikap Amerika Serikat
Pertanyaannya kemudian, mengapa sampai kini perairan Somalia justru
makin terancam keamanannya? Tentu banyak kalangan sulit menalar
mengapa pembajakan masih terjadi di depan mata Armada Kelima AS yang
sangat superior, baik dari segi daya tembak, mobilitas, pengindaraan
maupun C4ISR (komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen,
pengamatan dan pengintaian).
Berdiskusi tentang keamanan maritim, seperti yang dilakukan di
Harian Umum Sinar Harapan Kamis 20 November lalu, tidak bisa lepas
dari bicara politik dan ekonomi/bisnis. Aspek politik menyangkut
kepentingan pihak-pihak yang terkait, baik aktor negara maupun non
negara. Dalam kasus Somalia, masa-lah internal Somalia berakar pada
isu pertarungan antar-suku untuk menduduki kekuasaan. Meskipun PBB
dan Barat telah memberikan asistensi kepada Pemerintahan Transisi
Federal Somalia, nyatanya pemerintahan itu nyaris tidak mempunyai
kekuatan untuk menegakkan otoritasnya ke seluruh wilayah Somalia.
Konflik internal Somalia disinyalir kuat telah mendorong kelompok
teroris Al Qaidah untuk membangun basisnya di negeri itu. Kehadiran
jaringan tersebut jelas mengkhawatirkan Amerika Serikat, apalagi
secara geografis Somalia berada di dekat salah satu choke point
strategis dalam dunia pelayaran. Tidak heran bila pasca serangan 11
September 2001, AS segera membentuk Joint Task Force Horn of Africa
(JTF HOA) yang berkedudukan di Jibouti, negeri kecil tetangga
Somalia yang berhadapan langsung dengan Teluk Aden.
Sejak itu pula Armada Kelima AS meningkatkan kehadirannya di
perairan Somalia dan sekitarnya. Terkait dengan meningkatnya ancaman
pembajakan di sana, menurut hemat penulis, masalahnya bukan terletak
pada ketidakmampuan Armada Kelima, tetapi pada komitmen politik AS
sendiri. Negeri itu masih mempunyai trauma terhadap Somalia, karena
pasukan kebanggaannya yaitu U.S. Delta Force, Rangers dan U.S. Navy
Seals babak belur di tangan milisi Farah Aidid dalam Pertempuran
Mogadishu, 3-4 Oktober 1993. Penyelesaian masalah pembajakan di
Somalia harus menyentuh pada akar masalah yaitu instabilitas di
daratan Somalia.
Indonesia, Selat Malaka
AS terkesan melakukan pembiaran terhadap isu keamanan maritim di
perairan Somalia, meskipun sudah ada resolusi DK PBB yang justru
disponsori olehnya. Keuntungan politik yang didapat AS adalah mereka
mempunyai alasan kuat untuk mempertahankan militernya di Afrika
Timur. Perlu diketahui bahwa sejak 1 Oktober 2007, AS telah
membentuk Komando Afrika AS (U.S. Africa Command) yang wilayah
tanggung jawabnya meliputi seluruh benua Afrika, kecuali Mesir.Isu
keamanan di Afrika Timur mempunyai keterkaitan dengan isu keamanan
di tanah Arab.
Dari aspek bisnis, kehadiran Blacwater Inc tidak dapat dilepaskan
dari situasi di Afghanistan dan Irak. Perusahaan ini banyak
menumpahkan darah masyarakat sipil di kedua wilayah, sehingga
kehadiran mereka menyulitkan pemerintah AS sendiri dalam bekerjasama
dengan pemerintahan di kedua negara. Kekacauan di perairan Somalia
merupakan kesempatan emas bagi Blackwater Inc untuk mencari lahan
konflik baru, meskipun keduanya masih terus bercokol di Afghanistan
dan Irak. Bisa dibayangkan berapa juta dolar keuntungan yang akan
mereka raih dengan mengawal kapal-kapal niaga yang lewat Teluk Aden
dan secara hukum mereka sepertinya kebal terhadap tuntutan
pengadilan mana pun.
Unsur bisnis juga menghinggapi kegiatan pembajakan yang dilaksanakan
oleh para aktor non negara di Somalia. Bila tebusan untuk satu kapal
niaga saja nilainya jutaan dolar, berapa keuntungan yang mereka raih
dalam setahun. Sementara masalah pembajakan di Somalia sudah
berlangsung bertahun-tahun dan penyelesaiannya selalu melalui
tebusan. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari bisnis
pembajakan? Apakah hanya terbatas pada orang-orang Somalia ataukah
ada keterlibatan pihak lain di luar Somalia? Apakah aspek bisnis ini
mempunyai keterkaitan dengan aspek politik seperti yang telah
diuraikan? Yang pasti, salah satu pihak yang diuntungkan adalah para
pedagang senjata.
Preseden pembajakan di Somalia sangat mungkin terjadi di Indonesia,
khususnya di Selat Malaka. Beberapa kasus perompakan dan pembajakan
di perairan itu bermotif bisnis, artinya ada pihak dengan dukungan
finansial kuat yang mendukung kegiatan para perompak dan pembajak.
Indonesia tetap harus bekerja keras agar tak ada pihak yang
memandang perairan itu dan tiga ALKI sebagai ladang bisnis keamanan
maritim.
Penulis adalah analis kekuatan dan keamanan maritim. |
|
