|
Golput Pemilu 2009
Diperkirakan 40 Persen
Oleh
Ninuk Cucu Suwanti/
Vidi Vici
Jakarta – Persentase pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya
dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kian meningkat. Tingginya
angka pemilih yang tidak menggunakan haknya (golongan putih-golput)
itu mungkin sekali berkaitan dengan data pemilih yang buruk.
Pernyataan ini diungkapkan Ketua Jaringan Pendidikan Pemilu untuk
Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampow. Ia mencermati dari daftar pemilih
tetap, ternyata orang yang seharusnya menggunakan hak suara tidak
menggunakan karena sudah pindah tempat tinggal atau meninggal dunia.
Pilkada di Jawa Timur yang memiliki angka golput tinggi, menurut
Jeirry, diakibatkan masyarakat tidak diberi uang.
Tingginya angka golput pada Pilkada diprediksi Jeirry akan
berkorelasi dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2009.
Maka untuk mengantisipasi Pilpres tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
harus melakukan pemutakhiran data pemilih. “KPU harus serius
sehingga fenomena golput bisa ditekan,” katanya.
Golput yang pada Pilpres 2004 mencapai 20 persen, diperkirakan
meningkat sekitar 40 persen pada tahun 2009. Menurut Jeirry, ini
juga dipicu masyarakat yang sudah jenuh dengan pemilu sementara
masyarakat tidak merasakan perbaikan secara signifikan. Antisipasi
itu bisa dilakukan dengan cara sosialisasi pendataan yang menyeluruh.
Selain itu, KPU harus melakukan sosialisasi seperti pemahaman
masyarakat tentang pentingnya pemilu. Begitupun parpol-parpol bisa
memberikan semangat agar masyarakat tidak golput.
Jerry menilai prosedur pemilu sudah baik, namun substansinya tidak
kuat karena masyarakat masih dijadikan alat mobilisasi. “Ini harus
diantisipasi serius, bukan hanya oleh KPU tapi juga partai-partai
politik,” katanya.
Pilkada
Direktur Indobarometer Mochamad Qodari dan Direktur Lembaga Survey
Nasional (LSN) Umar Suryadi Bakrie, kepada SH, Kamis (24/7), menilai
kurang rapihnya penyusunan daftar pemilih, turut menjadi pemicu
tingginya jumlah golput di berbagai pilkada. Oleh sebab itu, KPU
Provinsi harus lebih profesional dalam mengumpulkan data pemilih.
Menurut Umar Suryadi Bakrie, rata-rata jumlah golput di berbagai
provinsi mencapai 38 sampai 40 persen. Terakhir, hasil survei LSN
terkait pilkada Jawa Timur, tingkat golput mencapai 38 persen. “Ada
yang tidak beres dengan kinerja KPU Provinsi, permasalahan ada di
sosialisasi pilgub yang kurang,” kata Umar.
Direktur Indobarometer menyebutkan golput juga disebabkan karena KPU
Provinsi lemah dalam menyusun daftar pemilih. Banyak orang yang
tidak boleh menggunakan hak pilih, tetapi terdaftar sebagai peserta
pemilu. Dia mencontohkan, dalam kasus pilkada Jakarta, ada bayi atau
orang yang sudah meninggal tetapi tetap mempunyai hak pilih. “Tentu
saja meski terdaftar, tetapi suara mereka kosong,” katanya.
Selain itu, banyak juga orang yang mempunyai hak pilih namun tidak
terdaftar. Alasannya mereka tidak punya KTP, atau tidak diundang ke
TPS. Dia mengatakan agar tingkat partisipasi pilkada lebih tinggi,
KPU Provinsi sebaiknya menyensus penduduk agar mendapatkan daftar
pemilih yang akurat. “Tetapi biaya sensus memang cukup mahal,”
katanya. Ke depan juga persyaratan pemilih diperingan. Membawa KTP
berarti boleh ikut mencoblos, dan tidak hanya karena ada undangan.
Untuk kasus Pilkada Jawa Timur baru-baru ini, Qodari menduga
banyaknya calon dari kalangan Nahdlatul Ulama justru berpengaruh
terhadap tingginya golput. Masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar
warga NU bingung, karena banyaknya tokoh NU Jatim yang mencalonkan
diri.
“Mereka berpikir, daripada memilih salah satu, tetapi kasihan yang
lain, lebih baik tidak nyoblos,” kata Qodari.
Pemilu legislatif, seharusnya bisa berjalan lebih tertib dengan
jumlah partisipasi pemilih lebih besar dibandingkan Pilkada. Hal itu
dikarenakan data pemilih dilakukan dengan sensus nasional.
Dia mengatakan perlu ada riset tersendiri untuk mengaitkan tingkat
golput di pemilu legislatif akan berdampak pada pemilu pilkada.
Umar Bakrie juga optimistis tingkat golput akan berkurang, karena
dalam pemilu legislatif ada keterkaitan ideologi antara konstituen
dengan partai. Dalam pilkada, orang lebih memperhatikan figur dan
ketokohannya. n
|
|
