Senin, 30 Juni  2008

N U S A N T A R A

No.  5934

 

 
Halaman Utama
Tajuk Rencana
Nasional
Ekonomi
Uang & Efek
Jabotabek
Nusantara
Luar Negeri
Olah Raga
Iptek
Hiburan
Feature
Mandiri
Ritel
Hobi
Wisata
Eureka
Kesehatan
Cafe & Resto
Hotel & Resor
Asuransi
Otomotif
Properti
Budaya
CEO
Opini
Foto
Karikatur
Komentar Anda
Tentang SH

 

Kalah Pilkada
Ketua DPD Golkar Jateng Diminta Mundur



Oleh
SU Herdjoko

Semarang - Calon Gubernur Jawa Tengah yang diusung Partai Golkar, Bambang Sadono, dan dipastikan kalah dalam pemilihan gubernur yang digelar pada 22 Juni lalu, diminta mundur dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Tengah.

Permintaan itu muncul dari Dewan Penasihat Partai Golkar Jateng pimpinan mantan gubernur Jateng periode 1993–1998 Soewardi yang telah mengirimkan surat kepada DPD Golkar. Selain itu, Ketua Umum DPP PG Jusuf Kalla juga telah mengeluarkan isyarat akan mengevaluasi ketua DPD yang kalah dalam pertarungan pilkada
Karena permintaan Dewan Penasihat itu membuat suhu politik di Golkar Jateng langsung menghangat. Kekalahan telak pasangan Bambang Sadono–Muhammad Adnan yang telah menyosialisasikan diri jauh lebih lama dibandingkan para calon gubernur lainnya, membuat terkejut kubu Golkar.
Dari hasil penghitungan cepat empat lembaga survei, pasangan dari PDIP Bibit Waluyo–Rustriningsih mengantongi suara 40 persen lebih dari pemilih yang mencoblos. Sementara itu, pasangan Bambang–Adnan hanya mendapatkan dukungan sekitar 22 persen. Pengumuman final baru akan dilakukan KPU Jateng pada 1 Juli besok.
Pada rapat internal Dewan Penasihat Golkar Jateng yang berlangsung, Jumat (27/6) lalu, di Hotel Graha Santika Semarang yang dipimpin oleh Ketua Dewan Penasihat Soewardi, dewan ini meminta agar Bambang melakukan introspeksi. Untuk mencegah perpecahan di tubuh Golkar, Dewan Penasihat juga meminta Bambang mundur dari jabatan Ketua DPD Golkar Jateng.
Sebenarnya awal dari menggulirkan permintaan Bambang lengser itu justru muncul dari Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kota Semarang Djoko Purnomo dan desakan agar DPD Golkar Jateng segera merombak kepengurusan. Caranya dengan menggelar musyawarah daerah luar biasa.
Menanggapi permintaan Dewan Penasihat itu, DPD Golkar Jateng bergerak cepat mengonsolidasi diri. Mereka menggelar rapat pengurus se-Provinsi Jateng dengan memanggil semua Ketua DPD tingkat II.
Berdasarkan rapat harian DPD PG Jateng yang berlangsung Minggu (29/6), ternyata saran dari Dewan Penasihat tersebut tidak akan dipenuhi. Pengurus DPD I PG Jateng justru meminta kepada Dewan Penasihat Partai Golkar Jateng untuk berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan.
”Kami dari pengurus Partai Golkar Jateng memohon dengan hormat agar sebelum mengambil kesimpulan, Dewan Penasihat mendengar dulu penjelasan dari pengurus, dan tidak mengumumkan lebih dulu saran yang disampaikan sebelum saran dan masukan tersebut sampai ke pengurus DPD,” ujar Wakil Ketua DPD PG Jateng Sutoyo Abadi.
Soal permintaan agar Bambang mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPD, Sutoyo menerangkan bahwa hal itu sudah dikonsultasikan dengan Dewan Pengurus Pusat dan pengurus kabupaten/kota. Hasilnya, saran Dewan Penasihat itu dinilai bukan merupakan solusi yang tepat dan semua persoalan partai tetap harus mengacu pada AD/ART serta peraturan organisasi lainnya.
“Bila ingin menggelar musyawarah daerah luar biasa, sesuai aturan harus diajukan oleh dua pertiga DPD tingkat II. Secara faktual semua pimpinan DPD II ternyata menolak musdalub,” tuturnya.

“Legowo”
Gubernur Jateng Ali Mufiz mengomentari hasil sementara pilkada Jateng meminta agar lima pasang kandidat agar tulus dan “legowo” (lapang dada) menerima hasil. “Mari kita dukung siapa yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jateng. Ini adalah kemenangan seluruh rakyat Jateng,” ujarnya.
KPU Jateng masih menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara dari KPU kabupaten dan kota hingga Senin ini. Berdasarkan jadwal, KPU Jateng akan menetapkan calon gubernur/wakil gubernur Jateng melalui rapat pleno pada 1–2 Juli nanti. n

 

 

 

Copyright © Sinar Harapan 2003