|
PKS, Golkar, PDIP
ke 2009
Oleh
Benni Inayatullah
Kemenangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai kecil lainnya di Jawa Barat dan
Sumatera Utara sangat mengejutkan. Meskipun begitu, secara
keseluruhan Partai Golkar terhitung masih menempati peringkat
terbanyak dibanding partai lain dalam menempatkan kadernya sebagai
pemenang Pilkada sepanjang 2005-2008, yaitu sebanyak 138 Pilkada.
Sementara itu, PDIP mampu memenangi 100 Pilkada, sedangkan PKS
memenangi 53 Pilkada, kesemuanya tanpa koalisi ataupun melalui
koalisi (Kompas, 19 April 2008).
Walaupun secara nasional, partai besar jauh lebih unggul, namun
kemenangan beruntun PKS ini merupakan tamparan keras bagi partai
besar seperti Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
serta partai besar lainnya. Kekalahan partai besar di beberapa
daerah pemilihan ini memberikan sinyal darurat supaya berhenti hanya
mengandalkan image sebagai partai besar dan segera melakukan
evaluasi mesin partai secara menyeluruh.
Kita hanya akan membahas dua partai terbesar yaitu Golkar dan PDIP
serta PKS sebagai penebar ancaman. Kekalahan kandidat Golkar pada
Pilkada di Sulawesi Selatan, Jawa barat dan Sumatera Utara misalnya,
merupakan ironi tersendiri karena kandidat yang memenangkan Pilkada
adalah kandidat yang sebelumnya pernah menjadi anggota/pengurus
partai berlambang beringin tersebut.
Syahrul Yasin Limpo adalah birokrat yang pernah menjabat sekretaris
Golkar Sulawesi Selatan. Sementara itu, Syamsul Arifin adalah kader
Golkar yang pernah menjabat Ketua DPD II Langkat, namun dipecat dari
Partai Golkar karena nekat maju mencalonkan diri sebagai Gubernur
Sumatera Utara.
Hal ini mengindikasikan secara jelas bahwa Golkar kurang jeli dalam
memilih kandidat dan boleh jadi karena masih menganut kepemimpinan
oligarki yang kental. Sama halnya dengan Golkar, PDIP juga memiliki
pola kepemimpinan oligarkis dari tingkat pusat hingga daerah.
Hal ini menyebabkan proses rekrutmen lebih dengan intervensi elite
(non-merit system) dibandingkan dengan aspirasi dari bawah. PDIP
lebih senang mencalonkan kandidat yang berlatar belakang militer
seperti halnya di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Bahkan keputusan
untuk mengusung Tri Tamtomo, mantan Pangdam Bukit Barisan, dalam
Pilkada Sumut dilakukan hanya beberapa bulan mendekati Pilkada.
Kepemimpinan Kolektif dan Mesin Partai Solid
Merujuk pada pemikiran Robert Michels dalam Political Parties
(1984), sulitnya partai untuk mereformasi diri adalah karena kuatnya
oligarki partai. Sehingga Partai dengan sistem ini sulit untuk
membuka ruang kebebasan bagi kadernya. Kebijakan partai bertumpuk
pada kekekuasaan elit partai, sehingga sulit untuk diterapkannya
sistem desentralisasi kepartaian.
Dalam penetapan calon kepala daerah, pengurus di tingkat pusat
hingga daerah diwajibkan taat terhadap keputusan partai yang
bersifat final. Celakanya, kedua partai besar tersebut di atas tidak
memiliki soliditas mesin partai serta militansi kader yang kuat
sehingga partai tidak mampu memaksa basis massa untuk menaati
perintah tersebut.
Berbeda dengan Golkar dan PDIP, PKS memiliki tipe kepemimpinan yang
kolektif. Setiap keputusan atau kebijakan partai di semua tingkat
kepengurusan dilakukan dengan melibatkan semua pengurus. Dalam
tradisi demokrasi, kepemimpinan kolektif adalah sesuatu yang sangat
penting, karena akan meminimalisir kecenderungan oligarki. Meskipun
begitu, pola rekrutmen kandidat PKS juga tidak lepas dari intervensi
elit seperti halnya Partai Golkar dan PDIP.
Namun, basis massa PKS sangat patuh terhadap keputusan yang dibuat
partai. Soliditas mesin partai sangat terasa sehingga militansi
kader mampu memobilisasi basis massa untuk memilih kandidat yang
diusung partai tersebut.
Kelemahan PKS sebagai partai baru yang minim tokoh potensial yang
mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat lokal,
disikapi dengan menggandeng dan merekrut tokoh terkenal untuk meraih
dukungan luas masyarakat. PKS menempatkan Dede Yusuf di Jawa Barat
yang merupakan publik figur dan sudah dikenal masyarakat luas.
Demikian juga halnya dengan mengusung Syamsul Arifin di Sumatera
Utara yang dikenal sangat merakyat dan pernah menjabat sebagai
bupati.
PKS juga memiliki teknik kampanye yang sangat efektif dalam
menjaring massa, yakni direct marketing karena langsung berhubungan
dengan masyarakat, jadi bisa diketahui berapa kekuatan nyata yang
mendukung PKS.
Ini tidak diantisipasi oleh Golkar dan PDIP untuk mengubah strategi
dan pola kampanye selama ini dengan strategi yang lebih efektif.
Golkar masih menggunakan pola kampanye lama yang mengandalkan
jaringan birokrasi untuk memobilisasi massa seperti era Orde Baru.
Pada era Orde Baru, pola ini sangat efektif karena Golkar ketika itu
bisa menginstruksikan gubernur hingga camat untuk memobilisasi massa.
Hal yang mustahil dilakukan saat ini meskipun Ketua Umum Golkar
Jusuf Kalla menjabat Wakil Presiden.
Pemilu 2009
PDIP juga kelihatannya masih terlalu percaya diri mengandalkan basis
massa yang kebanyakan berasal dari masyarakat berpendapatan rendah,
berpendidikan rendah, tinggal di pedesaan, dan kaum minoritas, yang
masih menjunjung tinggi pemimpin karismatik dan fanatik. Padahal
dalam memilih kepala daerah, masyarakat lebih banyak melihat
popularitas calon ketimbang ideologi partai maupun sosok pimpinan
partai yang mengusung calon tersebut.
Apakah kemenangan beruntun yang didapat PKS dalam Pilkada
menunjukkan peningkatan dukungan masyarakat terhadap PKS ataukah
hanya dukungan sesaat yang dipengaruhi oleh momentum Pilkada ataupun
koalisi yang dibangun pada Pilkada?
Agak sulit kiranya menyimpulkan peningkatan suara PKS dalam Pilkada
merupakan indikasi semakin besarnya dukungan masyarakat. Karena
faktor terpenting dalam pilkada adalah figur calon yang ditunjang
mesin partai yang solid. Keberhasilan PKS menemukan figur calon yang
memiliki ketokohan cukup kuat, di mana tokoh eksternal dan kader
internal memiliki ketokohan yang seimbang dan disempurnakan dengan
mesin partai yang solid serta kader militan yang mampu memobilisasi
massa ke tempat pemungutan suara adalah penentu kemenangan tersebut.
Sementara itu, kegagalan Partai Golkar dan PDIP mempertahankan
kantong-kantong massanya akan menjadi ancaman serius di Pemilu 2009.
Realitas politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung
yang diselenggarakan selama beberapa tahun terakhir ini belum
menunjukkan gelagat partai ini melakukan perbaikan kinerja
mempertahankan basis massanya.
Ada kecenderungan partai-partai ini sulit mempertahankan dominasi di
beberapa wilayah. Bila kedua partai ini tidak membenahi pola
kepemimpinan dan dan rekrutmen calon legislatif, bukan mustahil
kedua partai ini akan mengalami penurunan suara dalam pemilu tahun
depan, meskipun masih akan menjadi dua partai terbesar.
Penulis adalah analis politik dan perubahan sosial The Indonesian
Institute.
|
|
