|
PLN Akan Dituntut
Jakarta – Kalangan pengusaha dan pelaku industri nasional meminta
pemerintah memberikan jaminan pasokan menyusul terjadinya krisis
listrik karena defisit yang dialami PLN (Perusahaan Listrik Negara)
dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus terulang. PLN harus
bertanggung jawab atas kerugian yang dialami dunia usaha.
”Saya mengharapkan kami (pengusaha-red) jangan terlalu lama dan
terlalu banyak dirugikan. Kami juga mengusulkan kepada pengusaha
yang betul-betul dirugikan oleh PLN agar menuntut kerugiannya kepada
PLN,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan
Wanandi kepada SH di Jakarta, Jumat (22/2).
Menurut Sofjan, dampak dari krisis yang dialami PLN yang berujung
pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah ini, jelas merugikan dan
mengganggu proses produksi di pabrik-pabrik mereka. Dia juga
berharap PLN tidak mengorbankan kalangan pengusaha dan pelaku
industri nasional dalam krisis listrik ini.
”PLN seharusnya memberitahukan kepada kita kapan mereka akan
melakukan pemadaman listrik dan berapa lama waktunya agar pengusaha
bisa merencanakan produksi. Kalau tiba-tiba mati akan banyak
menimbulkan kerugian banyak pengusaha,” katanya.
Bayar Lembur
Jika pasokan listrik untuk industri terganggu, kata Sofjan,
pengusaha pun harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi order
yang telah mereka sepakati dalam kontrak. ”Kalau hari ini padam,
otomatis esok harinya kita harus mengeluarkan biaya tambahan untuk
membayar upah lembur pekerja. Apalagi kalau matinya sampai
berhari-hari, sudah pasti kita akan mengalami kerugian yang sangat
besar karena kita bisa kena pinalti akibat telat memenuhi order,”
katanya.
Sofjan juga mengusulkan kepada pemerintah untuk meninjau status
monopoli PLN jika mereka tidak bisa lagi memberikan jaminan pasokan
kepada pelanggannya.
”Kita memang sangat tergantung kepada PLN karena cuma PLN sekarang
ini yang memonopoli. Sekarang ini kita tidak siap diesel dan power
plan karena memang investasinya besar sekali,” katanya.
Hal senada juga dikemukakan oleh para pelaku industri nasional yang
produksinya sangat bergantung kepada pasokan listrik PLN. Wakil
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, Sekjen
Asosiasi Industri Plastik dan Olefin Indonesia (Inaplas) Budi
Susanto Sadiman, dan Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Urip
Timuryono yang dikonfirmasi secara terpisah juga mengkhawatirkan
kondisi krisis listrik yang terjadi saat ini.
Baik API, Inaplas, maupun ASI sangat berharap pemerintah bisa
mengatasi krisis listrik ini, jika tidak ingin melihat kehancuran
industri nasional di masa yang akan datang. Seperti diketahui,
sektor industri tekstil dan produk tekstil, industri kimia berbasis
plastik maupun industri semen dalam negeri memang sangat
mengandalkan pasokan listrik dari PLN.
”Jika krisis energi benar-benar terjadi dalam seminggu ke depan,
kami harus bersiap-siap menghentikan produksi,” kata Ade.
Ade menambahkan dari sekitar 1.800 perusahaan TPT nasional, hanya 10
persen saja yang memiliki pembangkit listrik sendiri, sementara
sisanya sangat bergantung kepada PLN. Kondisi serupa juga dialami
sektor industri kimia berbasis plastik yang memiliki tingkat
ketergantungan listrik PLN mencapai 90 persen. ”Kebutuhan listrik di
industri plastik sangat besar. Sekitar 8 perusahaan petrokimia
setidaknya membutuhkan pasokan listrik sebesar 240 MW per hari,”
kata Budi.
Pasokan listrik PLN juga memegang peranan yang penting dalam proses
produksi industri semen nasional. "Listrik kita dipasok dari PLN,
kalau PLN-nya mati karena batu baranya tidak ada ya pabrik semennya
ikut mati. Pokoknya kalau listrik mati, ya pabrik semen mati," kata
Urip.
Tidak Masuk Akal
Sementara itu, pengusaha yang juga Ketua Ikatan Alumni Gerakan
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Palar Batubara, mengatakan
krisis listrik yang terjadi saat ini luar biasa dan tidak masuk akal.
Alasan yang disampaikan PLN maupun pemerintah hanya untuk melempar
tangung jawab atas cuaca buruk karena tidak dapat mengangkut bahan
batu bara.
Batu bara itu juga diangkut melalui laut. Kesalahannya adalah
mengatur distribusi yang tidak becus. Para pengusaha batu bara hanya
memikirkan uang untuk kantongnya sendiri dan tidak ada koordinasi
dan ketegasan siapa yang harus bertanggung jawab. ”Tampaknya
Presdien Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla harus nongkrong di
terminal pengumpul batu bara seperti dilakukan ketika meninjau kasus
Lumpur Sidiarjo,” kata Palar.
Di bagian lain, Koordinator Working Group on Power Sector
Restructuring (WGPSR) Fabby Tumiwa mengatakan PT PLN (Persero)
didesak melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyediaan stok batu
bara, terutama dalam hal pengangkutan. ”PLN harus berani meminta
pada pemerintah untuk dapat menggunakan kapal asing mengangkut
pasokan batu baranya,” katanya yang dihubungi SH, Jumat (22/2) pagi.
Fabby menilai pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali izin
penggunaan kapal-kapal asing khususnya sektor strategis. Gangguan
cuaca dalam beberapa bulan terakhir diakui Fabby sangat menghambat
kemampuan PLN dalam mengamankan ketersediaan batu bara.
Saat ini, PLN hanya menggunakan kapal tongkang untuk mengangkut batu
bara. ”Apalagi dengan cuaca seperti ini. Mereka akan sangat
kesulitan,” tambahnya. Masalah pengadaan batu bara juga sempat
muncul dan berujung pada pencopotan salah seorang direksi PLN.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo
Yusgiantoro menegaskan krisis listrik yang terjadi lebih disebabkan
faktor kegiatan operasional khususnya pengangkutan batu bara. ”Ini (krisis)
tidak berkaitan dengan kebijakan makro ketersediaan energi nasional,”
katanya, Kamis (21/2). Masalah gangguan ketersediaan batu bara juga
sempat terjadi beberapa waktu lalu yang menyebabkan dicopotnya salah
satu direksi PLN.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Pembangkit dan Energi Primer
PLN Fahmi Mochtar menjelaskan pasokan bahan bakar pengganti batu
bara beberapa pembangkit PLN mulai berdatangan. Tambahan bahan bakar
bisa membantu memperpanjang umur operasi pembangkit yang sudah
kritis.
”Di PLTGU Muara Karang saat ini sedang unloading 20.000 KL BBM jenis
MFO (marine fuel oil). Tambahan ini bisa memperpanjang stok BBM yang
seharusnya habis hari ini menjadi 9 hari, selanjutnya akan tiba
18.000 KL MFO lagi yang bisa menambah 6 hari.” katanya di sela-sela
penjelasan bersama Menteri ESDM.
Pasokan juga tiba untuk PLTGU Muara Tawar yang telah disuplai 34.000
KL MFO. Suplai ini memperpanjang stok bahan bakar yang tinggal 3
hari jadi 6 hari. ”Selanjutnya akan tiba lagi 35.000 KL sehingga
umurnya bertambah 6 hari lagi. Jadi semuanya rata-rata 15 hari,
sudah bisa agak lega,” katanya. (kbn)
|
|
