|
Presiden Minta Data
BPS Dipercaya
Oleh
Dina Sasti Damayanti
Jakarta-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa peran
Badan Pusat Statistik (BPS) sangat penting oleh karena data
statistik yang dihasilkan BPS merupakan rujukan dan pedoman bagi
pemerintah dalam memformulasikan kebijakan dan merencanakan
pembangunan baik nasional, sektoral, dan regional.
Oleh karena itu, Presiden meminta agar dalam menjalankan tugasnya seluruh
jajaran BPS melaksanakannya secara akurat, akuntabel, dan bisa
dipertanggungjawabkan.
Presiden menambahkan data yang dihasilkan BPS juga sangat penting
untuk evaluasi, koreksi, dan perbaikan kebijakan, rencana, program,
serta anggaran yang akan pemerintah keluarkan, bahkan data yang
dihasilkan BPS, bisa dijadikan bahan untuk telaah dan debat publik
untuk tujuan mengkoreksi dan menyempurnakan pembangunan yang sedang
berjalan.
“Saya adalah seorang yang percaya pada data BPS, dan menggunakan
sebaik-baiknya atau yang dihasilkan BPS. Kalau ada catatan-catatan
kecil saya, semata untuk meningkatkan kinerja, kualitas, dan capaian
yang lebih baik bagi BPS,” kata Presiden saat membuka Rapat Teknis
Nasional BPS tahun 2008 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/2).
Presiden kemudian memberikan contoh, bagaimana pentingnya data BPS
sebagai landasan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Pada tahun
2006 lalu misalnya, data BPS mengungkapkan bahwa tingkat inflasi di
Indonesia naik dan angka kemiskinan meningkat. Menurut Presiden,
hasil survei BPS ini bisa ia terima karena logis, mengingat beberapa
bulan sebelumnya ada kenaikan harga BBM.
Presiden mengakui kebijakan untuk menaikkan harga BBM pada saat itu
merupakan pilihan pahit yang harus diambil karena melonjaknya harga
minyak mentah dan BBM di tingkat dunia. Pemerintah harus melakukan
langkah untuk mengatasi masalah tersebut.
Tahun 2007 kemarin, BPS kembali melakukan survei dan ternyata
angkanya membaik, baik dari segi inflasi, kemiskinan, maupun
pengangguran. Semua ini adalah hasil dari kerja keras segenap pihak.
Lebih jauh, Presiden mengatakan, seandainya pada tahun 2005 lalu,
pemerintah tidak mengambil keputusan yang memiliki risiko politik
dan sosial yang tinggi, sama halnya dengan jika pada saat ini
pemerintah tidak berbuat sesuatu, maka hampir pasti APBN kita akan
kolaps.
“Langkah buruk perlu diambil pemerintah demi penyelamatan ke depan.
Saya sebagai pengambil keputusan puncak, mengharapkan data BPS benar,
baik angka yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, rapor
biru atau rapor merah,” kata Presiden.
Jangan sampai kalau data hasilnya baik, lantas memuji BPS, tapi
manakala dalam kurun waktu tertentu hasil survei jelek, kita marah
dan menuduh BPS tidak objektif, dapat tekanan atau meragukan atau
tiba-tiba pakai data pihak lain yang tidak kita gunakan karena
negara kita puluhan tahun memakai BPS dan kita ingin konsisten,
tidak ingin berpolitik dengan data dan menghormati proses yang
sistemik dan akuntabel.
Presiden mengharapkan agar kedepannya BPS bisa melanjutkan survei
yang bernilai strategis, seperti survey angkatan kerja nasional,
biaya hidup, dan perekonomian nasional, karena permasalahan
kemiskinan, pengangguran dan daya beli masyarakat kita adalah
masalah yang fundamental.
Sementara itu, Kepala BPS Rusman Heriawan menyatakan tugas penting
BPS pada tahun 2008 ini adalah pelaksanaan survei yang terkait
dengan sosial ekonomi nasional dan ketenagakerjaan, survei yang
terkait dengan perkembangan harga untuk menghitung angka inflasi,
persiapan sensus penduduk 2010, pendataan potensi desa, dan
lain-lain.
Menurut Rusman, survei yang terkait dengan sosial ekonomi nasional
akan dilaksanakan pada bulan Maret ini untuk memproses kondisi
masyarakat, termasuk tingkat kemiskinan. n
|
|
