|
KONTAK PEMBACA
Usut Tuntas Pejabat
yang Mengobral Aset Konglomerat
Redaksi Yth,
Menarik sekali pernyataan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli yang
jujur mengakui bahwa di era pemerintahan Gus Dur, pihaknya enggan
menjual murah aset-aset konglomerat yang dalam penguasaan Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sayangnya di era pemerintahan
berikutnya justru aset-aset tersebut akhirnya diobral murah oleh
BPPN, tentu atas restu pemerintah.
Oleh sebab itu, keinginan Rizal Ramli (yang sempat hadir di Gedung
Bundar) agar Kejaksaan Agung bukan hanya memeriksa dirinya, namun
juga memangil pejabat saat ini yang waktu itu dinilai memiliki andil
dalam pengambilan keputusan tersebut, yaitu Menko Perekonomian
Budiono.
Harapan Rizal Ramli tentu patut mendapat apresiasi, apalagi kasus
BLBI yang sebenarnya sudah jelas, dalam pemerintahan Yudhoyono saat
ini malah semakin tidak jelas.
Sebagai ilustrasi, penjualan saham BCA merupakan kisah tragis
penjualan asset bekas milik konglomerat oleh BPPN waktu itu. Seperti
diketahui, BCA hanya dijual Rp 5 triliun padahal pada saat yang sama
bank swasta terbesar itu memiliki hak tagih kepada pemerintah
sebesar Rp 40 triliun. Dalam perkembangannya, kini bank tersebut
memiliki nilai Rp 95 triliun.
Demikian besar potensi kerugian yang dialami oleh pemerintah, dan
juga konglomerat pemilik asal asset tersebut. Sudah sepantasnya
penegak hukum mencari siapa saja pejabat-pejabat yang paling
bertanggung jawab atas obral aset murah secara sembrono ini. Bukan
tidak mungkin, terjadi kolusi dan nepotisme antara pejabat dengan
konglomerat hitam yang gemar mengambil aset-aset BPPN. Inilah yang
seharusnya dauber-uber oleh Kejaksaan Agung.
Apalagi media massa sering memberitakan informasi bahwa ada
konglomerat hitam yang membeli aset konglomerat lain dengan biaya
minimal, namun ogah membayar kewajiban-kewajiban kepada krediturnya.
Ini sangat memprihatinkan karena dengan demikian konglomerat hitam
tersebut tidak bedanya dengan mengobrak-abrik bangunan investasi
nasional yang dengan susah payah sedang ditata oleh pemerintahan
Yudhoyono.
Teguh Bangun Nusantara, Koordinator
BLBI Monitor Network, Jakarta
Bencana Visi Kebangsaan
Redaksi Yth,
Bangsa ini memang dikenal pantang menyerah dan tak pernah pasrah. Di
tengah deraan dan terpaan bencana yang silih berganti, harapan dan
kepedulian atas kelestarian seni budayanya tak juga susut seperti
arus banjir yang melumat harta benda mereka. Hal ini terlihat ketika
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi korban bencana di Jawa
Timur, tepatnya di Wonogiri.
Kedatangan Presiden disambut dengan tari Bedoyo Mustiko Retno yang
merupakan tari yang menggambarkan salah satu upacara penolakan
terhadap berbagai bencana agar tidak datang kembali. Betapa di
tengah bencana, masih tersisa kesadaran masyarakat untuk
mengekspresikan harapannya melalui tari sebagai produk budaya
leluhurnya. Namun di balik itu, terkandung harapan yang luar biasa
Tentu harapan ini tidaklah ringan, apalagi di tengah berbagai
bencana melanda negeri ini. Kesadaran bisa luntur apabila derita ini
tak kunjung usai. Namun demikian, beban ini akan terkurangi beratnya
apabila semua pihak mau bekerjasama untuk kepentingan bangsa.
Hal inilah yang semakin langka belakangan ini akibat orientasi
kekuasaan yang lebih mengemuka. Masing-masing berbicara untuk
memenangkan kepen-tingannya tanpa visi kebangsaan yang mengharuskan
kebersamaan.
Para tokoh (ketua) partai politik mulai berkampanye untuk
kepentingan partainya, bukan kepentingan bangsa. Padahal eksistensi
mereka ditentukan sepenuhnya oleh rakyat, bukan oleh kekayaan dan
jabatannya. Karena itu, di tengah bencana dan transisi ini
dibutuhkan kebersamaan untuk rakyat. Kalau tidak, bencana ini akan
tambah berat dan partai politik akan menjadi bagian dari bencana itu.
Semoga tidak.
Sugiyono
Jl Kemang Selatan Raya, Kemang,
Jakarta Selatan
|
|
