|
Menneg BUMN Sofyan
Djalil:
Saya Lebih Paham BUMN
Jakarta–Tepat pukul 15.00 WIB, Senin (7/5) lalu, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono resmi mengumumkan perombakan kabinet atau
reshuffle terbatas. Menteri Negara Komunikasi dan Informatika (Menneg
Kominfo) Sofyan Djalil merupakan salah satu menteri yang masih
dipercaya bergabung di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) untuk masa
2,5 tahun ke depan.
Namun, dia tak lagi menjabat sebagai Menneg Kominfo. Kali ini,
Presiden mempercayainya untuk mengemban tugas sebagai Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN). Ini sebuah kementerian yang
membawahi 154 BUMN.
Tugas ini pun disambut dengan senang hati oleh Sofyan. Buatnya,
tugas di kementerian baru ini justru jauh lebih mudah ketimbang
pertama kali menjabat sebagai Menneg Kominfo. Maklum, sebelum
menjabat sebagai Menkominfo, mantan tim sukses Yudhoyono–Jusuf Kalla
tersebut sudah akrab dengan BUMN. Dia bahkan sempat menjadi asisten
Tanri Abeng, Menteri BUMN masa pemerintahan Soeharto.
“Ada orang yang kirim SMS ke saya. Isinya begini: saya tahu bahwa
orang di muka bumi ini tidak bekerja sendiri. Kalau itikadnya baik,
niatnya baik maka Tuhan akan membantu. Sekarang, pekerjaan berat
atau ringan itu sama saja. Itu kata SMS orang kepada saya baru-baru
ini,” katanya ketika ditemui SH di ruang kerjanya, di Jalan Medan
Merdeka Barat yang menghadap ke Tugu Monumen Nasional (Monas),
Selasa (8/5). Saat itu, dia sedang berbenah dan bersiap-siap
menghadap Presiden di Istana Negara.
Meski waktu wawancara terbatas, Sofyan sangat akrab dan lancar
menjelaskan langkah yang akan ditempuh. Dia yakin tidak akan
mengalami kesulitan dalam menjalankan masa tugas pertama di BUMN. Ia
bahkan memprediksi penyesuaian di kementerian baru itu lebih mudah
dibandingkan dengan pertama kali dirinya menjabat sebagai Menneg
Kominfo.
Saat pertama kali memegang posisi tersebut, Sofyan mengaku buta dan
gagap dengan dunia telekomunikasi. Namun, berkat staf khusus maupun
staf struktural yang baik, Sofyan segera dapat menyesuaikan diri.
Hasilnya, sebanyak 50 peraturan menteri dikeluarkannya sebagai dasar
aturan yang jelas untuk perlindungan konsumen.
Selain itu, di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil bekerja
sama dengan Swedia dalam soal manajemen frekuensi. Kerja sama ini
telah memberikan keuntungan bagi negara sebesar Rp 16 triliun dalam
waktu 10 tahun, sejak tahun lalu.
Artinya, keuntungan negara setiap tahunnya adalah Rp 1,6 triliun.
Untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), departemen yang
dipimpinnya juga memberikan peningkatan dari Rp 1,1 triliun menjadi
Rp 4,7 triliun.
“Yang penting adalah bagaimana mempekerjakan staf yang baik,
mendengar orang, meminta nasihat siapapun. Pembelajaran di sini
sangat cepat. Hari pertama datang ke sini saya gagap, tapi kemudian
saya memilih staf bagus. Saya sangat diuntungkan dengan staf yang
bagus,” kata suami Ratna Megawangi ini.
Hanya saja, ia sempat menyayangkan “perseteruannya” dengan Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI). “Perseteruan” ini bermula ketika Sofyan
mengeluarkan tujuh Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyiaran.
Muatan PP itu dianggap telah mengambil posisi KPI.
Akibat perseteruan ini, ribuan industri radio tidak bisa diberikan
izin siaran. “Saya sangat sesalkan sekali ini terjadi,” kata ayah
tiga anak tersebut.
Diterapkan di BUMN
Model manajemen ini pula yang ke depan akan diterapkan di
Kementerian BUMN. Menurut pria kelahiran Peureulak, Aceh Timur, 23
September 1953 itu, dalam mengelola BUMN diperlukan good coorporate
governance. Konsep ini diperlukan supaya praktik korupsi, kolusi,
maupun nepotisme yang terjadi di BUMN dapat dikontrol.
Di samping itu, ke depan, Sofyan juga berusaha untuk mengurangi
birokrasi dan lebih mendorong kerja BUMN. Untuk masalah ini, ia
mengambil contoh pengelolaan BUMN di Singapura dan Malaysia.
Di Singapura, permasalahan BUMN hanya ditangani oleh seorang deputi.
Unit kecil itu memiliki tugas untuk melakukan supervisi dan
mengelola portofolio.
Begitu juga yang terjadi di Malaysia. BUMN di negeri jiran ini pun
tidak berada di bawah menteri. “Tetapi di sana semuanya berjalan
dengan baik. Ini kenapa? Karena di sana good coorporate governance-nya
sudah bagus. Ini adalah konsep yang harus kita terapkan,” katanya.
Dia yakin apabila BUMN tersebut dikelola dengan baik, ini dapat
menjadi penggerak sektor riil. BUMN memiliki aset yang sangat besar
dan di berbagai bidang. Jika BUMN-BUMN tersebut berada di jalur yang
tepat, akan baik untuk menumbuhkan perekonomian. “Cuma sekarang
kurang didorong cukup baik. Sekarang ini akan kita dorong,” ujarnya.
Untuk memaksimalkan kinerja BUMN tersebut, Sofyan mengaku tidak
“mengharamkan” privatisasi aset BUMN. Namun, privatisasi tersebut
akan dilakukan melalui pasar modal, sehingga masyarakat dapat
langsung ikut serta. Sementara itu, untuk BUMN yang berskala kecil
dan tidak sehat, kemungkinan besar akan dijual langsung.
Dia tidak sependapat dengan pandangan beberapa pihak yang menganggap
bahwa privatisasi hanya akan merugikan negara. Dengan privatisasi,
negara akan kehilangan banyak kepemilikannya.
Dalam pandangannya, jumlah BUMN di Indonesia tidak perlu terlalu
banyak. Indonesia hanya perlu memiliki beberapa BUMN, tetapi
memiliki kapasitas yang besar dan memberikan banyak keuntungan.
“Saya pernah jadi asisten BUMN. Pernah di PLN, Kimia Farma, Pelindo,
dan Pupuk Iskandar Muda. Jadi saya tahu behaviour BUMN. Saya juga
punya perusahaan konsultan good coorporate governance. Jadi dari
pemahaman masalah, saya lebih mengerti, tinggal kita mengoptimalkan,”
katanya mengakhiri perbincangan.
Ia pun mengangkat kopernya, melangkah terburu-buru. Dengan
menggunakan mobil dinasnya, Sofyan melaju menuju Istana Negara untuk
melakukan pertemuan dengan Presiden Yudhoyono. Semoga masalahnya
benar-benar lebih mudah, Pak! (tutut herlina/suradi)
|
|
