|
Ormas Anarkis
Oleh
Saidiman
Kebijakan pemerintah untuk menindak tegas setiap individu dan
kelompok atau organisasi massa (ormas) yang berbuat anarkis patut
mendapat dukungan. Ini akan membuka sejarah baru dimulainya niat
besar untuk membatasi ruang gerak segala kekuatan yang tidak
menginginkan demokrasi tegak berdiri.
Kekerasan yang dilakukan ormas tertentu itu telah membuat komunitas
Ahmadiyah terancam dan terusir di pelbagai tempat, Jaringan Islam
Liberal harus waspada setiap saat, Jamaah Syi’ah menunggu pengusiran.
Berbagai tempat hiburan harus menambah dana keamanan, dan puluhan
komunitas lain yang diusir, diancam, dicemooh, dan dihilangkan
hak-haknya untuk hidup.
Kebijakan ini mungkin terlambat mengingat banyaknya aksi premanisme
yang telah terjadi selama ini dan terkesan dibiarkan saja. Kendati
terlambat, kebijakan ini tetap harus diterima secara positif sembari
menunggu implementasinya.
Kebijakan menindak tegas, bahkan membubarkan, ormas anarkis adalah
tindakan tepat dalam masyarakat demokratis. Hal ini sama sekali
tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan.
Negara yang menerapkan sistem kebebasan bukan berarti menghalalkan
apa saja. Sistem kebebasan selalu mengandaikan pembatasan tindakan.
Kebebasan akan tercipta ketika ada pembatasan dan keteraturan.
Prinsip yang dipakai adalah membebaskan melalui pembatasan. Aparat
hukum dan negara adalah satu sistem yang membatasi sekaligus
membelenggu. Tapi dengan aparat hukum dan negara itulah, kebebasan
tercipta. Jika tidak ada negara, yang ada adalah anarki, bukan
kebebasan.
Di dalam anarki, yang tercipta adalah hukum rimba, yang kuatlah yang
menang. Sistem hukum rimba jelas bukan kebebasan, yang terjadi di
sana adalah hilangnya hak banyak orang.
Sistem kebebasan justru menginginkan aparat hukum dan keamanan yang
ketat, efektif, dan kuat. Ketika era kekerasan atas nama agama dan
suku marak selama di Indonesia, tampak jelas bahwa aparat penegak
hukum sangat lemah dan tidak efektif.
Aparat penegak hukum yang lemah dan tidak efektif akan dengan mudah
ter-”beli” oleh pelbagai kepentingan, baik ekonomi, politik, maupun
doktrin kepercayaan tertentu. Aksi-aksi anarkis yang dilakukan di
depan “hidung” polisi menjadi bukti bahwa polisi begitu lemah
sehingga ia terbeli.
Dibuat Aparat Sendiri
Keter-“beli”an polisi oleh kepentingan ekonomi bisa muncul ketika
ternyata ormas anarkis dibuat oleh aparat itu sendiri. Ormas anarkis
melakukan kekacauan untuk menarik sejumlah pelaku bisnis untuk
meminta perlindungan polisi atau aparat keamanan lainnya.
Perlindungan polisi adalah kata lain dari pelayanan polisi.
Sangat bisa terduga, pelayanan yang diterima oleh para pengusaha
tentu tidak gratis. Semakin sering kekacauan terjadi, akan semakin
intens para pengusaha minta pelayanan. Analisis ini memperoleh
dukungan dari berbagai aksi kekerasan dan pengrusakan tempat hiburan
yang dilakukan oleh ormas anarkis. Tempat-tempat hiburan yang
dirusak selalu yang kelas pinggiran. Sementara itu, yang kelas atas
tidak pernah tersentuh.
Aksi ini mirip dengan aksi polisi menggerebek tempat hiburan yang
dipertontonkan oleh berbagai stasiun televisi. Hotel-hotel yang
digeledah selalu merupakan hotel-hotel pinggiran. Ada apa dengan
hotel-hotel berbintang, bukankah di sana lebih banyak kemungkinan
terdapat apa yang disebut banyak media, ulama, ormas anarkis dan
polisi sebagai praktik “amoral”?
Pilih kasih dalam memberantas “kemaksiatan” yang dilakukan oleh
ormas anarkis adalah bukti keterbelian ekonomis. Usaha “maksiat”
kaum kaya selamanya tidak akan tersentuh, karena mereka memiliki
daya beli yang tinggi.
Wajar kemudian jika ormas anarkis tidak pernah mengusut dan
menyerang praktek korupsi kelas “kakap” yang justru lebih merusak
moral bangsa daripada bisnis hiburan. Para pelacur miskin lebih
menarik untuk ditumpas daripada menuntut pengusutan dugaan korupsi
dan penyelewengan kekuasaan semasa Orde Baru.
Bukan hanya tidak mencoba menuntut penyelewengan Orde Baru, ormas
anarkis dengan terang-terangan memaafkan dan mendukung kebijakan
Orde Baru menumpas dan membantai komunisme, dalam hal ini ribuan
kader-kader Partai Komunis Indonesia. Tragedi kemanusiaan dan
pelanggaran HAM super berat itu diteriakkan sebagai kemenangan.
Mengerikan.
Keterbelian polisi juga bisa ditinjau dari sudut pandang kepentingan
politik. Maraknya aksi kekerasan terhadap berbagai kelompok
masyarakat yang dinilai sesat begitu menggemparkan dan menjadi menu
berita sehari-hari.
Pada saat yang sama, kritisisme masyarakat semakin meningkat, yang
secara langsung menyebabkan para penguasa korup semakin terancam.
Genderang pemberantasan korupsi yang ditabu berulang-ulang membuat
banyak koruptor, yang juga sebagai penguasa, terjepit.
Dengan munculnya berbagai aksi teror dan kekerasan, pembicaraan
media sedikit teralihkan. Ada upaya pengalihan isu dalam hal ini.
Semakin para koruptor terdesak, semakin banyak aksi anarkis dari
Ormas anarkis atas nama agama atau suku.
Eksklusivisme, Kebenaran Sendiri
Maraknya aksi kekerasan dengan muatan kepentingan politis juga bisa
dibaca dari munculnya berbagai kepentingan yang menginginkan
keterpecahan bangsa Indonesia. Kepentingan politik ini bisa berasal
dari kalangan internasional yang ingin menanamkan kekuasaannya
secara penuh di pelbagai wilayah Indonesia yang tercerai berai.
Dengan demikian, jika ini benar, kelompok-kelompok anarkis yang
sering menuding siapapun yang bertentangan dengan mereka sebagai
kaki tangan kepentingan internasional (seperti Amerika atau Yahudi),
sangat mungkin justru merekalah sebetulnya agen kepentingan politik
internasionl itu. Isu sektarian yang mereka usung jelas adalah isu
yang memiliki bibit bagi keterpecahan bangsa Indonesia.
Keterbelian polisi dari sudut ideologis juga mungkin ada. Ketika
jamaah Ahmadiyah diusir di Bogor, para pengusir bahkan menggunakan
mobil polisi sebagai panggung orasi.
Tampak jelas bahwa polisi cenderung membenarkan apa yang dilakukan
para penyerang. Dengan berbekal wawasan keagamaan yang sempit dan
satu arah, polisi sangat mungkin memiliki sikap keberagamaan
eksklusif.
Eksklusivisme adalah sikap keberagamaan yang memaknai kebenaran
milik sendiri dan kelompoknya. Sistem keberagamaan seperti ini
biasanya muncul di kalangan orang-orang saleh, tapi tidak cukup
menggali agama secara mendalam.
Mereka akan selalu menilai hanya diri dan kelompoknya yang paling
benar. Landasan idiologis semacam inilah yang dipakai oleh
ormas-ormas tertentu untuk melakukan penyerangan.
Keinginan pemerintah untuk memberantas ormas anarkis patut mendapat
dukungan dan pengawasan yang terus-menerus dari seluruh rakyat
Indonesia. Kerap kali aparat enggan mengambil tindakan tegas
terhadap ormas anarkis karena meresa tidak mendapat dukungan serius
dari mayoritas masyarakat.
Aparat hukum harus diberi kekuatan moral dan keyakinan bahwa
kehadiran ormas anarkis memang meresahkan masyarakat umum. Kinerja
aparat hukum dan keamanan juga harus diawasi agar praktek
keterbelian di atas tidak benar-benar terjadi.
Penulis adalah aktivis Jaringan Islam Kampus (JARIK) dan Pusat
Studi Agama dan Politik (PSAP) UIN Jakarta |
|
