|
Setahun BRR
Menikmati Uang Samadiah di Aceh
Oleh
Murizal Hamzah
Banda Aceh - “Sungguh berat amanah kerja di BRR. Saya tak sanggup
mempertanggungjawabkan,” ungkap blak-blakan Taufik yang selama
perang di Aceh aktif membantu pengungsi korban kekerasan oleh RI-GAM.
BRR yang dimaksud itu adalah Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR)
Aceh-Nias untuk menangani Aceh dan Nias pascagempa bumi dan tsunami.
Presiden Susilo mengeluarkan Perpu No 2 Tahun 2005 tentang Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) pada 16 April 2005.
Jawaban spontan itu mengagetkan penulis yang bertanya mengapa
dirinya tidak memilih bekerja di BRR. Dengan kemampuan dan
komitmennya, ada kemungkinan besar dia diterima di BRR dengan gaji
puluhan juta per bulan. Penulis terkesima manakala dia berfatwa
siapa pun yang bekerja di LSM, NGO, BRR di Aceh dengan alasan
membantu korban tsunami, justru pada waktu bersamaan mereka sedang
menolong diri sendiri serta menikmati uang samadiah.
“Kita harus hati-hati mengurus uang samadiah yang mengalir dari
seluruh pelosok internasional. Jangan tetangga yang tidak mengalami
bencana kemudian datang membantu keluarga yang ditimpa musibah
justru dia yang menikmati fulus daripada ahli bait yang kehilangan
anak, suami atau istri,” ingatnya kepada penulis.
Uang di Baskom Beras
Penulis tertunduk. Dalam adat istiadat Aceh, uang samadiah atau
takziah identik dengan uang kematian. Hingga kini di Serambi Mekkah
terutama di pedesaan jika ada warga yang meninggal dunia, ahli
keluarga menempatkan beras dalam baskom di rumah atau halaman.
Selanjutnya, warga yang bertakziah atau berdoa menyelinapkan uang ke
baskom. Jadi fungsi beras untuk membenamkan uang logam atau uang
kertas sehingga setiap orang yang mengulurkan bantuan tidak
diketahui oleh orang lain.
Kelaziman di Aceh, masa berkabung selama tujuh hari. Praktis,
keluarga duka tidak bekerja. Artinya kalau seorang petani atau
pedagang yang anaknya wafat, selama tujuh hari tidak bekerja dan
tidak ada pemasukan. Selama bersedih, keluarga korban menerima
pentakziah yang menghibur atau menunjukkan kepedulian.
Selama berkabung segala kebutuhan jamuan tamu, keluarga yang
meninggal dunia hingga tetangga yang membantu dirogoh dari dana yang
disumbangkan oleh penziarah. Tentu saja pendoa atau tamu yang
menyampaikan duka disajikan segelas teh dengan sepiring kue untuk
menghilangkan dahaga.
“Jika gaji rata-rata di BRR sekitar Rp 5-10 juta per bulan saya mau
di sana. Namun gaji terlalu tinggi padahal pengungsi masih di tenda.
Kerja di Aceh ini ada unsur kerja kemanusiaan, bukan kerja bisnis,”
ungkap Taufik yang bergaji Rp 3 juta per bulan di LSM lokal yang
mendampingi warga dalam pembedayaan masyarakat di Aceh Besar.
Gaji NGO dan BRR
Tak pelak, usai tsunami 26 Desember 2004 yang meluluhlantakkan 17
kabupaten dari 21 kabupaten, Aceh tumpah ruah oleh sekitar 500 NGO
internasional, nasional, dan regional. Secara perlahan, satu per
satu NGO angkat kaki dari Aceh dengan alasan sudah melewati masa
tanggap darurat atau kehabisan dana operasional.
Kini tersisa 291 NGO yang terus bekerja hingga tahun 2009
sebagaimana berakhir masa kerja BRR di Aceh dan Nias. Keberadaan NGO
yang ragam kegiatan dan asal negara dikoordinasi oleh BRR agak tidak
tumpah tindih dalam pelaksana.
Berapa sih gaji pekerja di BRR? Berdasarkan usulan BRR ke pemerintah,
empat item untuk Dewan Pengarah digaji Rp 5–10 juta, Badan Pengawas
yang terdiri dari tiga item yakni Rp 4-20 juta. Nah untuk Badan
Pelaksana seperti Ketua Bapel BRR Kuntoro Mangkusubroto digaji Rp 75
juta per bulan (lihat tabel).
Hingga kini, minimal hilir mudik 400 pekerja BRR dengan cabang di
beberapa kabupaten di Aceh. Ghalibnya, bagi hasil “uang samadiah”
ini ada beda walaupun sama-sama berpaspor Indonesia dan menduduki
jabatan yang sama karena melihat pengalaman kerja.
“Mereka digaji besar agar tidak korupsi dan bisa fokus kerja di sini.
Tidak lagi nyambil di tempat lain,” ungkap Kuntoro berulang kali
menanggapi besarnya gaji di badan yang menjunjung misi kemanusiaan.
Bagaimana nasib Aceh setelah BRR dan NGO internasional angkat kopor
tahun 2009 sambil mengecek hasil pengumpulan uang samadiah setelah
empat tahun “membantu” korban tsunami di Aceh? Mungkin mirip dengan
sebuah keluarga yang salah satu anaknya meninggal dunia.
Selama tujuh hari, mereka dihibur dan menerima sedekah dari
teman-teman yang bertakziah. Setelah sepekan, keluarga itu pun sepi
kunjungan. Uang yang semestinya dari donatur bisa untuk modal kerja
ke sawah atau melaut ternyata sebagian sudah terkuras untuk
operasional selama samadiah.
Demikian juga, setelah empat tahun BRR dan NGO hilir mudik di Aceh
dengan mobil double cabin, ID, dan flash disk bergelatungan di leher,
korban tsunami kembali mengurus diri sendiri. LSM lokal dan rakyat
Aceh, suka tak suka, harus menjadi tukang “cuci piring” dari ragam
persoalan sosial budaya yang menguat selama rekonstruksi dan
rehabilitasi.
Kecemburuan sosial, solidaritas yang kendur, atau rumah bantuan NGO
yang ambruk serta tata ruang kota yang mungkin tak dilaksanakan
hanya tinggal menunggu waktu. “Masa kerja kemanusiaan sudah berakhir
tiga bulan usai tsunami. Sekarang masa kumpul uang. Di mana ada
kematian, di situ ada kehidupan baru bagi orang lain, “ ungkap rekan
penulis yang sudah dua kali pindah kerja di NGO internasional karena
mengejar “uang samadiah” yang berbeda antar-NGO. Mari menikmati uang
samadiah di Aceh, ayo siapa yang mau ke Aceh?! n
|
|
