|
Dewan Ketahanan
Pangan Harus Direvitalisasi
Semarang – Masalah kelangkaan stok beras di sejumlah daerah dan
harga beras yang terus naik adalah masalah lama yang selalu terulang.
Hal itu terjadi karena pemerintah tidak pernah menyelesaikan akar
persoalannya.
“Yang dilakukan pemerintah hanya membuat kebijakan-kebijakan instan
dan sesaat, misalnya melakukan impor beras. Kebijakan itu sangat
menyederhanakan persoalan,” ujar mantan Menteri Pertanian Prof
Bungaran Saragih usai meninjau stok beras di Pasar Induk Beras Dargo
Semarang, Jumat (30/12).
Menurut Bungaran, yang harus dilakukan pemerintah semestinya
menyelesaikan akar persoalannya dulu. Akar persoalan yang terjadi
adalah masalah ketahanan pangan, di mana itu menyangkut produksi
beras nasional. Dalam persoalan ini terdapat masalah besar, seperti
masih terjadinya ego sektoral antarsektor dalam mengeluarkan
kebijakan.
“Antara Bulog dengan Departemen Pertanian saja selama ini tidak
sinkron. Departemen Pertanian maunya kan bagaimana meningkatkan
produksi, sementara Bulog punya tujuan mempertahankan stok yang ada.
Masalah ini saja dulu diselesaikan, sinkronkan kebijakan antarsektor,”
tandasnya.
Langkah lain yang harus ditempuh pemerintah, tambah Bungaran, adalah
membenahi lembaga semacam Dewan Ketahanan Pangan (DKP). DKP,
menurutnya selama ini tidak berfungsi, oleh karenanya perlu
direvitalisasi. Revitalisasi antara lain menyangkut posisi DKP.
Selama ini, posisi DKP di bawah Departemen Pertanian dan itu
dipandang sangat tidak strategis karena seharusnya DKP berada di
bawah Menteri Dalam Negeri.
Pasalnya, kata Bungaran, ketahanan pangan nasional bersumber dari
ketahanan pangan daerah. Sementara itu, pihak yang menguasai
ketahanan pangan daerah adalah para kepala daerah, bupati/walikota/gubernur.
Karena itu, untuk lebih memudahkan koordinasi dan mengakses ke
daerah, yang bisa melakukan hanya Menteri Dalam Negeri.
“Lembaga seperti DKP harus difungsikan. Ini mendasar untuk mengatasi
persoalan agar pemerintah tidak lagi mengeluarkan kebijakan instan
seperti impor beras, yang justru merugikan produksi beras nasional,”
tegasnya. (yudi wijanarko)
|
|
