|
Ancaman Keselamatan
Presiden Sangat Serius
Oleh
Suradi/Inno Jemabut
Jakarta—Ancaman terhadap keselamatan Presiden sangat serius, oleh
karena itu pengamanan ekstra ketat terhadap Presiden memang perlu
dilakukan. Selain itu, prosedur tetap pengamanan terhadap Presiden
dan keluarganya harus selalu siaga satu.
“Karena tidak ada masalah atau isu lain yang perlu dialihkan,
pengungkapan atas adanya ancaman terhadap Presiden dan keluarga itu
sesuatu yang serius,” kata pengamat politik dari The Indonesian
Institut, Dr. Anis Baswedan, kepada SH, Jumat (30/12) pagi.
Namun, menurut Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif, jangan setiap pejabat
berbicara tentang adanya ancaman serius terhadap keamanan Presiden
dan keluarganya, sebab bisa berdampak negatif bagi perekonomian
Indonesia. Siapa yang berhak mengatakan itu harus ditentukan.
Lebih lanjut, Anis Baswedan mengingatkan sangat tidak menguntungkan
jika ada yang main-main dengan isu keamanan. Tetapi, pengumuman atas
ancaman Presiden itu merupakan tindakan politis untuk menyadarkan
orang-orang di lingkungan dekat Presiden, para pejabat dan publik
secara keseluruhan.
Ancaman konkret dari mana, Anis mengakui tidak bisa mengungkapkan.
“Sebagai pengamat saya hanya mempunyai prediksi. Kepastian ancaman
itu dari mana, hanya mereka yang memiliki akses terhadap persoalan
ini yakni Badan Intelijen Negara (BIN),” katanya.
Anis membedakan ancaman terhadap publik yang memang perlu diumumkan
kepada masyarakat, menyangkut aspek ancaman, fluktuasi ancaman dan
tingkat pengamanannya oleh pihak keamanan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif menyatakan, Menko
Polhukam harus menata kembali masalah yang terkait dengan otoritas
pengumuman ancaman terhadap Presiden/Wakil Presiden dan keluarganya.
“Harus diatur, jika menyangkut masalah ini, siapa yang berhak
mengumumkan. Jangan semua merasa berhak, ini berbahaya karena
menimbulkan keresahan di tingkat pejabat lebih rendah seperti
gubernur, bupati, dan juga pejabat lebih rendah lainnya,” katanya.
Di samping itu, secara ekonomi, pengumuman atas ancaman Presiden itu
membuat pengusaha ragu-ragu menanamkan modal.
Tak Ganggu
Juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menjelaskan pengamanan
terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang berlebihan tidak akan
mengganggu tugas-tugas mereka dan tidak akan menimbulkan dampak
negatif bagi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat bisa memahaminya
setelah pihak Badan Intelijen Negara (BIN) mengatakan adanya ancaman
teroris.
Kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/12), Andi mengatakan pengaman
terhadap Presiden sudah sesuai dengan prosedur standar. Namun,
masyarakat juga diminta supaya menghindari kerumunan massa pada saat
Presiden melakukan kunjungan kerja. Informasi BIN itu diungkapkan
untuk memberi pencegahan. “Siapa yang akan coba-coba ya Paspampres
akan siap. Jadi, jangan coba-coba,” kata Andi.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, Ade Dault
Nasution, mengatakan jangan-jangan BIN yang memberi informasi
tersebut hanya mau meminta tambahan anggaran. Namun di sisi lain,
Presiden dan Wapres tidak perlu takut dengan berbagai ancaman karena
itu sudah risiko. “Ngapain mereka mau menjadi Presiden dan Wakil
Presiden kalau begitu saja takut,” katanya.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Saifullah
Ma’shum, malah menilai jangan-jangan informasi BIN tersebut hanya
untuk mengalihkan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh
pemerintah. “Saya tidak yakin dengan adanya ancaman itu. Tidak masuk
akal kalau Presiden dengan pengamanan yang begitu ketat bisa diculik
begitu saja,” lanjut Saifullah.
Ia mengharapkan pihak BIN menjelaskan akurasi data yang diperoleh
dan secara arif memilah mana informasi yang bisa dibuka kepada
publik dan mana yang tidak. Seharusnya, informasi seperti ini tidak
perlu menjadi bahan diskusi publik karena hanya akan menakut-nakuti
warga. “Kalau Presiden dan Wakil Presiden saja takut, bagaimana
dengan warga biasa yang tidak punya apa-apa?” ujarnya. (*)
|
|
