|
Kebijakan Keamanan
Nasional Komprehensif
Oleh
Anak Agung Banyu Perwita
Bagi Indonesia, seperti juga negara berkembang lainnya di dunia,
keamanan nasional kerap memunculkan dilema serius dalam agenda
pembangunan nasionalnya. Tidak seperti negara-negara maju,
negara-negara berkembang harus mengedepankan harmonisasi kebijakan
pembangunannya yang kompleks dan bahkan cenderung berlawanan antara
pilihan memajukan pembangunan ekonomi, sosial dan politik serta
pengembangan kekuatan pertahanan nasional. Hal ini terutama
disebabkan sumber daya keuangan yang terbatas.
Mengemukanya bibit-bibit separatisme, kekhawatiran terhadap serangan
terorisme, dan saat yang sama juga menghadapi tingkat kehidupan
ekonomi yang semakin menurun dan gejala kelaparan di banyak wilayah
Indonsia, adalah contoh kasus yang secara jelas menunjukkan
kompleksnya persoalan keamanan yang dihadapi Indonesia dewasa ini.
Kebutuhan terhadap kemampuan untuk mengatasi semua persoalan ancaman
keamanan non-tradisional di atas, tentunya akan sangat tergantung
pada kemampuan kita dalam mendefinisikan konsep keamanan itu sendiri.
Dalam kajian keamanan, ancaman terhadap keamanan tidaklah selalu
bersifat militer semata, melainkan akan mencakup pula ancaman non-militer,
seperti kejahatan organisasi transnasional, penurunan daya dukung
lingkungan hidup, erosi budaya, keterbatasan akses terhadap pangan,
dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai.
Keamanan Manusia
Perubahan lingkungan keamanan memiliki lima dimensi lainnya.
Pertama, pergeseran sumber ancaman keamanan dari lingkungan
eksternal menjadi lingkungan domestik/nasional.
Kedua, perubahan sifat ancaman dari militer menjadi non-militer.
Ketiga, perubahan respon dari militer semata menjadi non-militer.
Keempat, perubahan tanggung jawab keamanan dari negara semata menuju
tanggung jawab kolektif.
Kelima, perubahan nilai inti keamanan dari negara menjadi individual
dan dari nasional menjadi keamanan global.
Dengan kata lain, perluasan makna keamanan akan mencakup dari
perlindungan keamanan territorial menuju perlindungan terhadap
keamanan manusia dan dari keamanan melalui pembangunan instrumen
militer menuju kebijakan keamanan yang memfokuskan pada pembangunan
manusia yang berkelanjutan.
Sejak 1994, UNDP dalam “Human Development Report” mengidentifikasi
tujuh dimensi keamanan manusia yang harus tercakup dalam kebijakan
keamanan, meliputi (1) keamanan ekonomi (terbebas dari kemiskinan),
(2) keamanan pangan (akses terhadap pangan dengan harga terjangkau),
(3) keamanan kesehatan (akses terhadap pelayanan kesehatan dan
perlindungan dari penyakit menular), (4) Keamanan lingkungan (perlindungan
terhadap perusakan lingkungan hidup), (5) keamanan personal (perlindungan
dari tindakan kriminal), (6) keamanan komunitas (termasuk
perlindungan bagi kemudahan menjalankan ibadah agama), (7) keamanan
politik (termasuk kebebasan dalam mengekspresikan hak-hak politik
individu dan informasi).
Ketujuh dimensi di atas memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.
Bila salah satu dimensi tidak dapat dilindungi eksistensinya akan
mempengaruhi dimensi keamanan lainnya. Hal inilah yang kini banyak
kita saksikan di berbagai wilayah Indonesia. Rendahnya keamanan
ekonomi negara dan sebagian sebagian besar masyarakat kita
menjadikan akses pada pangan terbatas pula. Tidaklah mengherankan
masyarakat Indonesia kini menghadapi rawan pangan atau bencana
kelaparan.
Pembangunan 4 D
Oleh karenanya, strategi keamanan nasional haruslah mencakup
keseluruhan aspek di atas dan hal ini seharusnya dapat terartikulasi
dengan rencana kepentingan dan prioritas pembangunan keamanan
nasional yang menyeluruh. Pemikiran menyeluruh tentang hal di atas
mensyaratkan beberapa agenda kebijakan utama nasional.
Pertama, keberhasilan strategi dan kebijakan keamanan nasional
membutuhkan koordinasi yang amat erat di antara para aktor pembuat
kebijakan politik, ekonomi, hukum, sosial-budaya, kesehatan, dan
lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya akan melibatkan institusi
pemerintahan semata tetapi juga harus bekerja sama dengan para
aktivis LSM dan kalangan akademisi.
Kedua, melibatkan pula instrumen-instrumen non-militer baik di dalam
maupun luar negeri. Dalam hal ini peningkatan kerja sama pembangunan
dengan berbagai aktor di luar negeri merupakan syarat mutlak guna
membantu pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kombinasi dan
koordinasi yang baik di antara berbagai aktor di atas akan sangat
efektif menghadapi berbagai ancaman dan derajat keamanan nasional .
Ketiga, dibutuhkan kesadaran baru di antara para pembuat kebijakan
baik di tingkat lokal dan nasional pada berbagai aspek sejarah,
budaya, lingkungan hidup dan teknologi. Hal ini terutama dikarenakan
kebijakan keamanan nasional meliputi aspek fisik dan psikologis.
Ketidaan kesadaan baru ini hanya akan menjadikan isu-isu keamanan
non-tradisional menjadi komoditas politik semata sebagaimana yang
terjadi di Indonesia beberapa waktu belakangan ini.
Kebijakan keamanan nasional yang menyeluruh mencakup berbagai
persoalan keamanan yang dihadapi negara dan masyarakat, kebijakan
dan program pembangunan nasional akan mencakup pembangunan 4 D,
yakni democracy (pembangunan demokrasi), development (pembangunan
fisik), diplomacy (politik luar negeri dan diplomasi pem-bangunan)
dan defence (pertahanan nasional) yang sistematis dan berkelanjutan.
Dengan demikian, kebijakan keamanan nasional akan mampu menghadapi
berbagai dimensi keamanan manusia Indonesia dan akan mendorong pula
kebijakan keamanan nasional yang lebih integratif dan proaktif
ketimbang reaktif dan cenderung defensive
Penulis adalah Dekan FISIP Universitas Katolik Parahyangan,
Bandung
|
|
