|
Ideologi Orba Jadi
Alasan PKS Tetap Dukung Yudhoyono
Oleh
Inno Jemabut
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mensinyalir adanya
skenario tertentu dari beberapa pihak untuk menggeser positioning
partai tersebut sebagai partai pendukung pemerintah saat ini.
Penggeseran tersebut dilakukan agar masalah korupsi tidak banyak
disentuh, sebab PKS bersama dengan pemerintah secara aktif berusaha
memerangi masalah korupsi.
Hal ini ditegaskan Presiden PKS Tifatul Sembiring, di Jakarta, Senin
(28/11) pagi, terkait dengan alasan Majelis Syuro PKS tetap
mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.
“Secara umum memang kita tidak puas dengan kinerja pemerintah,
tetapi ada skenario untuk menggeser positioning PKS. Ada kepentingan
dari pihak tertentu untuk mendekatkan diri dengan kekuasaan. Muncul
ideologi Orde Baru dan status quo, orang-orangnya menyebar di
beberapa partai,” jelasnya.
Hal ini kemudian meneguhkan PKS untuk tetap berada bersama
pemerintah sebagai mitra yang kritis dan konstruktif.
Ia menjelaskan kalau merujuk pada pemilihan presiden dan wakil
presiden putaran kedua tahun 2004 lalu, sebetulnya hanya ada empat
partai pendukung pemerintah, yakni PKS, Partai Demokrat, Partai
Bulan Bintang (PBB) dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
“Ini faktual dan partai-partai yang punya andil untuk memuluskan
pasangan presiden dan wakil presiden sekarang,” katanya.
Ia menjelaskan munculnya ideologi Orde Baru untuk tetap menjalankan
praktik korupsi di pemerintahan meyakinkan PKS agar tetap bersama
pemerintah sekalipun dari beberapa daerah meminta supaya
menghentikan dukungan yang sudah diberi selama setahun terakhir.
Untuk itu, Majelis Syuro PKS akan berusaha meyakinkan kadernya di
daerah.
Bisa Diterima
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Yogyakarta
Ahmad Sumiyanto mengatakan keputusan Majelis Syuro PKS untuk tetap
mendukung pemerintah masih bisa diterima oleh kader di daerah.
Sebelumnya, survei PKS di Yogyakarta memperlihatkan bahwa mayoritas
konstituen tidak sepakat untuk tetap mendukung pemerintah.
“Kita percaya dengan integritas Majelis Syuro. Saya kira itu
keputusan terbaik yang diambil setelah melalui berbagai pertimbangan,”
katanya.
Tifatul sendiri membantah keputusan Majelis Syuro tersebut karena
adanya barter kekuasaan dengan pemerintah. Ia juga membantah adanya
permintaan jabatan menteri dari PKS dari yang sudah ada selama ini,
termasuk jabatan jaksa agung.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKS, Zulkieflimansyah, mengatakan,
kader PKS akan sangat bergairah lagi bekerja kalau jabatan jaksa
agung dipegang PKS.
“Tidak benar itu. Saya harap wacana minta jabatan itu dihentikan.
Kita mendukung karena kita tidak ingin idelogi Orde Baru dan status
quo itu muncul lagi,” bantah Tifatul.
Dalam delapan butir pernyataan sikap PKS terhadap koalisi dengan
Yudhoyono-Kalla, yang dihasilkan Sidang Majelis Syuro III,
disebutkan bahwa selama satu tahun terakhir pencapaian kontrak
politik PKS dengan Yudhoyono-Kalla belum mencapai titik optimal.
Menurut kesimpulan Majelis Syuro, kontrak politik PKS dengan
Yudhoyono-Kalla belum optimal dalam hal memenuhi harapan masyarakat,
namun masih dalam batas-batas toleransi karena situasi bangsa masih
dalam masa transisi. n
|
|
