|
Kasus Ambalat,
Rakyat Malaysia Lebih Tenang
Oleh: Wartawan ”SH”
SOFYAN ASNAWIE
TAWAU — Tidak heboh seperti di Indonesia, masyarakat Sabah, Malaysia
Timur, di negara bagian yang terlibat langsung dalam pertikaian
perbatasan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, nampak tenang.
Mereka lebih mempercayakan pada pemerintahnya, mungkin karena
pengalaman dalam kasus pemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan
yang dimenangkan Malaysia.
Banyak mahasiswa University Malaysia Sabah (UMS) di Kota Kinabalu
yang berharap tidak terjadi konfrontasi, mereka tidak turun ke
jalan, katakan untuk mendemo halaman Konsulat Jenderal Republik
Indonesia (KJRI) di Kota Kinabalu.
Dua kantor perwakilan RI di Sabah, di Kota Kinabalu dan Tawau
terlihat tenang. Pada hari-hari terakhir saja media massa di
Malaysia memberitakan soal pencerobohan tentara laut Republik
Indonesia masuk ke wilayah mereka, itulah sebutan mereka terhadap
gerakan militer Indonesia di Laut Sulawesi. ”Di sini tenang, mungkin
Kuala Lumpur lebih mendekati KBRI dan Jakarta dalam kasus Ambalat
ini,” kata Konsul KJRI untuk Sabah-Sarawak, Kurniawan Roebadi,
kepada SH.
Tidak ada foto terpampang secara demonstratif di media-media massa
yang menggambarkan pejabat Malaysia berada di kapal perang atau di
samping pesawat tempurnya, seperti media di Indonesia yang dalam
sepekan memamerkan persiapan perang. Media Malaysia tidak memblow-up
kasus Unarang dan Ambalat ini. Sebuah koran berbahasa Cina menyebut
penempatan kapal perang di laut Sulawesi dan satuan Marinir di
Sebatik wilayah Indonesia sebagai ”gertak”.
Ketenangan yang ada, mungkin karena masyarakat negara bagian Sabah
yang berpenduduk sekitar 1,8 juta itu terbiasa dengan konfrontasi,
terbiasa dengan ancaman militer dan ancaman mundu (bajak laut)
terutama yang datangnya dari arah Timur Sandakan, tentara Abu Sayyaf
dari Filipina yang kadang-kadang masuk ke wilayah Samporna.
Mungkin pula masyarakat Sabah terbiasa dari kasus Pulau Sipadan dan
Pulau Ligitan, saat panas-panasnya tuntutan teritorial itu sebelum
masuk di sidang mahkamah internasional tahun 1980-an hingga tahun
1990-an menjelang awal tahun 2002. Masyarakat Malaysia sudah matang
akan kata konfrontasi seperti yang dilakukan Indonesia saat ”Ganyang
Malaysia” tahun 1960-an.
Ketika panasnya kasus Pulau Sipadan-Ligitan itu, hampir tiap saat,
dua bahkan sampai tujuh kapal perang Rl mengepung perairan antara
Tawau, Batu Payung Tanjung Nagas, dari lepas pantai Pulau Sebatik
yang terbagi dua Indonesia-Malaysia, dan Tanjung Haus di tepi timur
Pulau Nunukan hingga lepas pantai pulau karang Ligitan.
Tiga tahun lalu, bahkan tahun-tahun sebelumnya masyarakat Samporna
terutama di kampung-kampung pantai Apas Balung Mantilitip, Pulau
Mabul, sering melihat kapal perang RI berseliweran berada di antara
Pulau Sipadan dengan Pulau Kepalai.
Kini karena penempatannya di sekitar Ambalat sejauh hampir 30 mil
laut dari pantai Samporna, kapal-kapal perang Rl itu tidak nampak,
yang agak ramai adalah kapal perang Malaysia dan Polis Marine yang
meronda (patroli) diantara Sipadan- Borneo.
Kayu dan TKI
Kegiatan kapal perang RI memang meningkat dalam sepekan terakhir,
terlihat keluar rnasuk KRI yang kadang berlabuh di lepas pantai
Selat Tawau, antara Nunukan - Sebatik, kesibukan ini terlihat dari
Batu Payung dao Tinagat, serta pesisir kampung Mambalus.
Hebob Ambalat sekarang, secara psikologis kurang mempengaruhi
masyarakat Sabah, percakapan sehari-hari hanya menyangkut bisnis,
berbeda dengan kasus Sipadan - Ligitan yang setiap muncul komplain
dari Indonesia, muncul pula komplain di media massa Malaysia.
Yang ditakuti masyarakat Malaysia di Tawau sekarang ini adalah
bagaimana bila kayu Indonesia tidak lagi masuk ke Sabah, atau
Indonesia menahan tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk tidak bekerja
di Malaysia Timur. Maka akan lumpuhlah bisnis di Sabah,
kilang-kilang kayu akan kekurangan bahan baku. ”Sekarang saja mereka
mulai kelabakan,” kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan
Timur Mayjen Pol. Budi Utomo kepada SH.
Tetapi masyarakat bisnis perkayuan di Sabah hingga akhir Februari
2005 masih bersyukur karena ada saja kapal dan perahu besar
bermuatan kayu smokel (selundupan) yang masuk Marotai, atau ke
Tawau. Terutama kayu milik PT NJL yang tengah membuka lahan kabun
sawit di daerah Simenggaris. Hal itu oleh Kapolda Kaltim tidak
diketahui lebih jauh.
”Yang kami takutkan bila Indon (sebutan sehari-hari bagi Indonesia
di Sabah) tidak mengizinkan pekerjanya masuk ke Sabah atau menarik
semua pekerja dari Sabah, maka Sabah akan teruk (lumpuh),” kata
Wong, warga Tawau keturunan Tionghoa, kepada SH.
Sumber tenaga kerja di Sabah berbeda dengan di Semenanjung. Pekerja
Indonesia di perkebunan sawit Sabah merupakan pekerja yang rajin,
upah rendah, tahan lasak (tahan uji), dan bahasa Melayu yang lebih
mudah untuk saling mengerti. Sepertinya ada pembagian lahan pekerja
di Sabah, untuk pekerja non-kebun lebih banyak dipegang warga
Filipina, tapi khusus kebun dan kilang kayu cenderung oleh orang
Indonesia.
Sekarang saja, ketika Operasi Tegas dilakukan, Kota Tawau menjadi
sangat sepi, kedai- kedai lebih awal tutup tiap harinya, karena
pembeli dari Indonesia,dan warga Indonesia tidak banyak berkeliaran
di bandar (kota). Di tingkat atas, kekuatiran itu menjadi
sebaliknya, Menteri Dalam Negeri Azmi Khalid bersama Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia, menetapkan ke depan untuk tidak lagi
mempekerjakan tenaga kerja migran asal Indonesia. Malaysia akan
menarik pekerja non-Indonesia, mungkin Filipina dan India. Setelah
amnesti, Malaysia kekurangan sekitar 500 ribu tenaga kerja migran.
Keputusan mutlak diambil hari Rabu (9/3), banyak orang di Kota
Kinabalu melihat kebijakan Azmi Khalid ini ada kaitan dengan Wisma.
Putra (istilah Kantor Perdana Menteri Malaysia) dalam menyikapi
pamer kekuatan Indonesia di Ambalat. Malaysia seolah-olah ingin
mengatakan, bagaimana negara yang dalam kondisi sulit seperti
Indonesia itu dengan tingkat pengangguran yang tinggi, lapangan
kerja terbatas, bisa menangani hampir 500 ribu pekerja eks Malaysia.
Meja Perundingan
Media Malaysia memang tidak mendramatisir pertikaian Indonesia -
Malaysia di Laut Sulawesi itu. Media masa seperti Berita Harian dan
Utusan Melayu lebih cenderung memberitakan soal pekerja asing tanpa
izin (PATI) yang terkena razia Operasi Tegas. Banyak media
menempatkan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke
perbatasan di pojok kecil halaman surat kabar, bahkan ada yang
menempatkannya di halaman dalam.
Masyarakat Nunukan yang menggunakan border lintas batas juga tidak
banyak yang datang ke Tawau, demikian pula warga Sungai Nyamuk,
Sungai Taiwan dan Sungai Pancang yang biasanya dengan bekal kartu
tanda penduduk (KTP) Sebatik saja bisa belanja beberapa jam di
Tawau, datang secara alamiah, tanpa keterangan resmi seperti paspor,
misalnya, dengan jongkong (perahu bermotor) kecil membawa ikan
dijual di pasar ikan Tawau, atau membawa sedikit koko (coklat) dan
pulang ke Sebatik Indonesia membawa sembako. Sungai Pancang -
Sabindo (Tawau) ditempuh 15 menit dengan jongkong bermotor 40 PK.
Udin Opong (45) nelayan Samporna, mengatakan sejak seminggu ini
nelayan Malaysia khawatir menangkap ke laut lepas melebihi batas
negara, apalagi pihak Indonesia mulai menangkapi semua kapal nelayan
yang memasuki wilayah Indonesia, ada delapan kapal nelayan Malaysia
yang ditangkap TNI-AL dalam sepekan ini.
Bandar Tawau memang sepi, tenang, padahal di balik Gunung Kinabutan
(1285) di bagian selatan bandar, lepas pantai karang Roach, terlihat
kegiatan-kegiatan militer yang menurut pihak Indonesia, siap tempur.
”Kalaupun perang terjadi tidak di sini, pasti di Laut Celebes sana
bila perang itu urusan pemerintah,” kata Jamal Ikhsan. Ia yakin
tidak terjadi konfrontasi apalagi pemerintah Malaysia berhati-hati
sekali, lebih ingin lewat perundingan, bukan penyelesaian militer.
Kapal perang yang dikerahkan juga tidak banyak, dua kapal diraja
(KD) yang memang biasanya ronda (patroli) membantu Polis Marine
(Polisi Perairan) sepanjang perbatasan Filipina hingga perbatasan
Indonesia, itupun dulunya hanya menjaga perairan dari bajak laut
yang banyak di sekitar Pulau Mabul dan Pulau Mataking Kecil hingga
lepas pantai Sandakan. Dua kapal memang didatangkan dari markas
Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) Timur di Pulau Labuan dekat
Beaufort, itupun disiagakan di pelabuhan Sandakan jauh dari daerah
pertikaian.
Beberapa F-16 Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) ada di Labuan,
karena wilayah persekutuan ini merupakan markas TUDM dan TLDM yang
jangkauan terbangnya memang dekat bila konfrontasi militer terjadi
di Ambalat, lebih dekat dari jangkauan terbang F-16 RI yang kini ada
empat buah ditempatkan di Sepinggan, Balikpapan.
”Buat apa perang?” kata Syamsudin seorang aktivis UMNO dari kawasan
Tawau, kalau bisa diselesaikan secara diplomatik, apalagi ia dengar
Menteri Luar (Menteri Luar Negeri Malaysia) Syed Hamid Jaafar Albar
dan Menteri Pertahanan yang juga Timbalan (Wakil) Perdana Menteri
Datu Seri Najib Tun Rajak akan datang ke Jakarta untuk menyelesaikan
kasus Ambalat.
Syamsudin mengatakan bila perang kedua negara akan menjadi teruk,
lemah, ekonomi ataupun militer. Kalah atau menang masing-masing
pihak akan bisa ditundukkan negara lain yang memang ingin melihat
Asia Tenggara bisa didikte, atau dikendalikan secara politik,
ekonomi, dan militer. Syamsudin tidak menyebut negara luar selain
Indonesia dan Malaysia yang berkepentingan lemahnya kedua negara.
Soal marwah (harga diri) bangsa bisa diselesaikan di meja
perundingan. ***
|
|
