|
Tenaga Kerja Negara
Agraris dan Maritim
Oleh Mohamad Soerjani
Bangsa Indonesia dikaruniai Tuhan suatu negara kepulauan (maritim)
besar dengan wilayah darat yang kaya raya dan lautan seluas hampir
tiga kali lebih luas dari daratan dengan sumber daya laut yang tak
terkira. Demikian kayanya sehingga menjadi incaran para nelayan
asing yang mencuri ikan kita atau menadah kayu curian. Di samping
itu juga cukup banyak sumber daya alam negara ini yang lebih
ditawarkan di pasar global ketimbang dikonsumsi atau dimanfaatkan
bangsa sendiri yang berjumlah hampir 220 juta jiwa ini. Terlalu
banyak hasil negara ini yang mendahulukan ekspor (ikan, kayu,
mineral, energi, dan sebagainya) karena daya beli rakyat kita yang
sebagian besar (terutama para petani dan nelayan) tergolong miskin.
Masalahnya, mampukah pendidikan kita menghasilkan lulusan untuk
menjadi tenaga kerja profesional yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Dalam menelaah kebutuhan pasar ini, sepanjang yang kita amati,
diartikan secara sempit: tenaga kerja yang laku di pasar. Pendidikan
kita seharusnya juga menghasilkan profesional yang tahu apa (barang
dan jasa) yang dibutuhkan masyarakat (baca: pasar), sehingga
lulusannya adalah mereka yang menciptakan lapangan kerja, guna
memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini baik untuk diri
sendiri maupun terutama untuk membuka peluang bagi tenaga lain yang
diserapnya atau diajak bergotong-royong. Jadi tidak hanya
menciptakan pembantu, buruh atau ”budak”, tetapi membuka kesempatan
menjadi partner kerja.
Agraris dan Maritim
Salah satu ironi besar yang perlu mendapat perhatian adalah
pendidikan kita yang kurang sesuai dengan predikat sebagai negara
agraris dan maritim, padahal petani dan nelayannya miskin. Kita
terpancing untuk memikirkan apa yang dirisaukan oleh Ali Khomsan
(”Quo Vadis SDM Pertanian Kita?” Kompas, 15 Maret 2004) dan Syaiful
Bahri (”Kegagalan Pembangunan Pertanian di Indonesia”, Kompas, 15
Maret 2004). Menangapi kedua kolom itu, di sini penulis menyampaikan
analisis yang mudah-mudahan melengkapinya.
Sebagai negara agraris pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor
pembangunan dan keterlibatan tenaga kerja tahun 2002 ringkasnya
adalah sebagai berikut. Tenaga kerja di bidang pertanian (termasuk
nelayan, peternak, dan sebagainya) pada tahun 2000 jumlahnya
44.528.000 (± 45%) tetapi sumbangan untuk pertumbuhan ekonomi (%
GDB) hanya ± 18%, atau rasio GDB/tenaga kerja hanya 0,4 dan terpuruk
menjadi yang terendah no. 9 dibandingkan berturut-turut dengan
pertambangan, bisnis/keuangan, listrik/gas/air, industri manufaktur,
konstruksi, transportasi, perdagangan dan pelayanan umum (urutan
rasio no. 1 sampai 8).
Pembangunan memerlukan dukungan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber
Daya Manusia (SDM). Dalam suatu telaah pada tahun 1993 pembangunan
Indonesia tidak sustainable, karena eksploitasi SDA kita mencapai
17-18% dari GDB, sedang yang kita peroleh untuk biaya pembangunan
hanya 15%. Jadi setiap tahun ada pengurasan SDA yang tidak sesuai
dengan makna hasilnya untuk negara dan bangsa ini.
Untuk itu diperlukan dua pendekatan: efisiensi pemanfaatan SDA
(antara lain berupa penghematan, pemakaian kembali, reparasi, daur
ulang, dan sebagainya). Di sisi lain peningkatan SDM yang mengerti
dan memahami (know-how), serta mempunyai kompetensi teknologi dan
manajerial dalam memproses nilai tambah sumber daya alam kita. Jadi
produk primer pertanian dan hasil laut, perlu diproses dalam
agroindustri maupun marineindustri. Contoh yang sederhana: ikan
tidak dijual mentah, tetapi sebagai ikan peda, ikan asin, kerupuk,
petis, dan sebagainya; rumput laut tidak diekspor mentah, tetapi
diproses dulu secara sederhana sebagai jeli, dodol, jus, atau
melalui teknologi yang lebih canggih dapat dikembangkan industri
untuk menghasilkan karagen, pengemulsi, obat-obatan, dan sebagainya.
Dengan demikian karena ada kesibukan dan kebutuhan akan tenaga kerja
di bidang pertanian dan kelautan, petani dan nelayan kita
mendapatkan perolehan (pendapatan) lebih sehingga dapat mengkonsumsi
SDA sendiri sebelum diekspor. Ekspor tentu penting, tetapi jangan
mendahulukan ekspor sebelum berupaya meningkatkan pemasarannya untuk
dikonsumsi secukupnya di dalam negeri sendiri.
Kita memang boleh mengacungkan jempol pada naiknya sumbangan devisa
negara dari sektor pertanian maupun perikanan, karena itu pun tidak
salah, tetapi hendaknya diekspor setelah petani atau nelayan kita
sendiri kecukupan.
Pendidikan
Ada pengajar Fakultas Pertanian yang mengeluh, karena negara kita
yang agraris jumlah sarjana pertaniannya hanya 0,3% dari seluruh
sarjana yang jumlahnya 4,7%. Keluhan berikutnya adalah setelah lulus
sebagai sarjana pertanian pun tidak bersedia menjadi petani. Bahkan
ada julukan bahwa ada jurusan atau fakultas di perguruan tinggi yang
diberi predikat sebagai jurusan atau fakultas ”serba-bisa”. Demikian
pula siswa pendidikan perikanan, ternyata dalam kenyataan juga belum
tentu berminat untuk menjadi nelayan.
Kalau pemberdayaan petani dan/atau nelayan kecil dan menengah harus
dilaksanakan, maka perlu dilengkapkan kembali pendidikan kompetensi
dan keterampilan teknik pertanian dan teknik perikanan bagi mereka
yang tidak/belum mampu menempuh pendidikan tinggi. Hendaknya mereka
diberi kesempatan memperoleh pendidikan secukupnya seperti dulu SPM
– Sekolah Pertanian Menengah sesudah Sekolah Dasar (SD). Jadi perlu
diperbanyak adanya SMK Perikanan atau Sekolah Menengah Perikanan dan
Kelautan. Di samping itu juga ada jenjang Sekolah Pertukangan (zaman
Hindia Belanda namanya Ambachtschool) setelah SD, lalu ada Sekolah
Teknik (Technischeschool) dan sebagainya.
Di Papua Nugini dilaksanakan sistem pendidikan yang perlu
dipertimbangkan penerapannya untuk Indonesia. Di SD, petani unggulan
setempat yang berhasil telah diundang sebagai guru tamu untuk
memberi penjelasan keberhasilannya dalam budi daya pertanian; bahkan
murid-murid diajak ke kebun untuk melihat bagaimana dia bertani.
Demikian pula peternak ikan yang berhasil meneruskan keberhasilannya
kepada murid-murid SD.
Cara ini diharapkan akan memotivasi anak-anak, agar mereka tertarik
untuk terjun ke bidang pertanian atau perikanan, seandainya tidak
sempat meneruskan pendidikan pada jajaran yang lebih tinggi.
Pengabdian di bidang pertanian maupun perikanan memang bukan
pekerjaan profesional yang berdasi, tetapi yang membuat kotornya
tangan untuk mencukupi kebutuhan dan kelangsungan kehidupan
seseorang dan keluarganya.
Penulis adalah pengajar pada Institut Pendidikan dan Pengembangan
Lingkungan.
|
|
