|
Jalan Rakyat Menuju
Demokrasi
Oleh Abdurrahman Wahid
Dalam sebuah siaran radio swasta niaga, sosiolog Universitas
Indonesia (UI), Thamrin Amal Tomagola menyatakan kesangsiannya bahwa
Indonesia akan dapat mencapai demokrasi melalui partai politik
(Parpol). Ia juga menolak keinginan kalangan Universitas Gadjah Mada
(UGM) Yogyakarta, agar proses demokratisasi dipelopori oleh
universitas, dengan tenaga-tenaga LSM dan mahasiswa sebagai
perintisnya. Thamrin lebih menyenangi peranan
universitas-universitas di daerah, sehingga pendapat daerah akan
muncul lebih menonjol, ketimbang pendapat dari pusat-pusat
keistimewaan (center of excellence) yang dibangun oleh sejumlah
universitas-universitas berkaliber nasional, seperti UGM, UI, dan
ITB.
Pandangan Thamin sangat menarik untuk dikaji, karena terkait dengan
sejumlah lembaga di daerah yang lebih mencerminkan
desentralisasi-desentralisasi. Dengan kata lain, Thamrin
mensyaratkan desentralisasi sebagai tonggak penguji bagi
berlangsungnya demokratisasi di negeri kita. Benarkah? Penulis
beranggapan tidak. Karena mengukur demokratisasi dengan
desentralisasi kekuasaan sangatlah riskan. Menurut penulis,
desentralisasi adalah hasil dari proses demokratisasi, bukan
sebaliknya. Apabila terjadi proses demokratisasi yang benar, dengan
sendirinya akan tercapai kematangan yang memungkinkan berlangsungnya
desentralisasi kekuasaan.
Penulis yakin hal itu akan terjadi manakala ada sponsornya yang
gigih dan konsisten. Dengan memberikan kepada kita semua untuk
memilih pemimpin itu, penulis yakin bahwa pada waktunya akan muncul
seorang pemimpin bangsa yang dapat melakukan sebuah proses
demokratisasi. Ini berarti, penulis melihat adanya jalan bagi Parpol
untuk mengembangkan demokratisasi tanpa terganggu oleh kemelut
politik yang ada dewasa ini.
Kalau meminjam istilah Von Clausewitz dua abad yang lalu, bahwa
perang terlalu penting untuk hanya diputuskan oleh para jenderal.
Penulis beranggapan pula bahwa demokratisasi kehidupan kita tidak
hanya cukup dirumuskan oleh para pengamat saja, setinggi apapun
kredibilitasnya saat ini.
Soalnya ini menyangkut seluruh kehidupan bangsa, sehingga ia harus
diputuskan oleh seluruh bangsa pula, melalui kesepakatan antara
pihak eksekutif yang kuat dan pihak legislatif yang sama
kekuatannya, dengan diperiksa oleh sebuah Mahkamah Agung yang
bertanggung jawab.
Mayoritas Bisu
Bukannya kita mengabaikan para pengamat, tetapi kita tidak boleh
terlalu mengagungkan mereka, seolah-olah mereka adalah pemegang
kebenaran. Pendapat mereka, seperti juga pendapat orang-orang lain,
mempunyai nilai sendiri. Apalagi mereka hanya mengenal dunia
akademis saja, yang tidak boleh dijadikan kebenaran mutlak.
Kebenaran yang harus kita ikuti adalah yang diputuskan oleh rakyat,
melalui Pemilu itu sendiri.
Inilah yang oleh Richard Nixon, disebut sebagai ”mayoritas bisu”
(silent majority), yang merupakan sebuah kekuatan ”pemberontakan” di
Amerika Serikat 30-an tahun yang lalu. Ia ditertawakan oleh hampir
semua pengamat, yang menguasai dunia pers, elektronika dan media
cetak saat itu. Apalagi ia mengemukakan hal itu setelah ia terlibat
dalam scandal Hess sewaktu ia menjadi wakil Presiden di bawah
Presiden Eisenhower. Saat itu, ia dianggap sudah ”habis” karir
politiknya dan tamat keterlibatannya dengan dunia pemerintahan,
paling tidak demikianlah pendapat pers.
Namun Nixon adalah orang yang tidak mudah putus asa dan dalam waktu
30 tahun ia berhasil kembali ke dunia politik. Hal itu dilakukannya
melalui dua cara. Pertama, ia mengumpulkan kekuatan politik dari
partai Republik. Kedua, ia memulai sebuah tradisi baru dalam
pemerintahan Amerika Serikat. Ia berbicara langsung kepada
”mayoritas bisu” yang dikenalnya dengan baik tanpa memperdulikan
pendapat para pengamat, yang dinilai tidak tahu apa yang mereka
lakukan.
Hal itu sekarang terjadi pula dalam perpolitikan Indonesia, dalam
bentuk sikap acuh tak acuh para pengamat atas kepercayaan rakyat
yang sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa kebanyakan rakyat yang akan
memberikan suara dalam Pemilu nanti, membedakan antara mengerti dan
tahu.
Rakyat tidak tahu banyak tentang dunia politik dan pemeritahan,
tetapi mengerti mana yang baik dan buruk, dan mana yang benar atau
salah. Mereka tidak dapat di tipu dengan slogan-slogan yang kosong
dari kebenaran dan jauh dari kenyataan.
Mereka tidak mudah menelan oleh janji-janji kosong, melainkan mereka
menyimak dengan tekun pernyataan demi pernyataan mengenai bagaimana
demokrasi yang berintikan dan berlandaskan kedaulatan hukum. Dan
persamaan perlakuan bagi semua warga negara di hadapan
undang-undang. Dari sinilah mereka menjadi mengerti apa yang harus
dilakukan, yaitu memberikan suara kepada pihak yang benar-benar
melakukan upaya demokratisasi.
Mengerti Dan Tahu
Dari kenyataan ini, menjadi penting bagi kita untuk memiliki
kemampuan membedakan, sikap mengerti dari kurangnya pengetahuan.
Islam secara mendalam membedakan mana yang dianggap mengerti dan
mengatahui itu. Dalam pandangan Islam, keterdidikan memiliki kedua
dimensi itu. Karenanya, orang yang tahu banyak tetapi tidak memiliki
pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu masalah, belum tentu
pendapatnya benar. Dalam hal ini, sikap mengerti dari seorang awam
akan lebih punya nilai daripada pendapat ”para ahli”. Karenanya
anggapan bahwa rakyat kita bodoh dan dapat dibodohi, harus diragukan
kebenarannya.
Menurut pemahaman penulis, pendapat yang benar harus dapat
dimengerti kegunaannya bagi kehidupan kita di masa depan. Atas dasar
pemikiran seperti itulah, bangsa kita yang masih rendah
pengetahuannya (menurut statistik), yang terbelakang dari sudut
pengembangan SDM, mungkin saja mendirikan demokrasi. Warga bangsa
yang bodoh dan kurang pengetahuan itu mampu menumbangkan
pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Dalam pada itu, mengapa pula
transisi demokrasi tidak terjadi di negeri-negeri ASEAN yang lain,
yang dianggap lebih maju dan canggih?
Tentu saja, tidak semua bangsa mengalami stadium yang sama pada
waktu yang sama pula. Masing-masing memiliki pengalaman yang
berbeda, dan itu membuat sejarah peradaban umat manusia sangat
menarik. Bangsa India, terlepas dari perbedaan antara kaya dan
miskin yang demikian besar, ternyata memiliki disiplin hidup yang
jelas untuk memprioritaskan teknologi terapan yang perlu untuk
mengangkat derajat hidup mereka sebagai bangsa. Juga melalui sistim
hukum yang memiliki pengekangan sangat kuat atas kekuasaan. Akan
halnya kita, pengalaman bangsa kita yang serba beragam merupakan
salah satu bahan ramuan yang akan melanjutkan demokratisasi di
negeri kita.
Penulis adalah Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB
|
|
