|
Indonesia, Negeri
Penuh Anomali
Oleh Lanjar Sumarno
Ketika ekonomi sedang krisis, di jalan-jalan besar Jakarta
berseliweran mobil-mobil mewah berharga miliaran rupiah. Presiden
dan Wapres di negeri yang tengah menghadapi krisis multidimensi ini
pun hampir tiap bulan secara bergantian ke luar negeri dengan
membawa rombongan besar. Mungkin B-1 dan B-2 takut anggaran
perjalanan ke luar negeri tidak habis sampai waktunya. Di pihak
lain, di negeri yang sedang krisis ini, pola konsumsi dan kemewahan
makin menunjukkan kesemena-menaan. Pemilu akan datang, misalnya, tak
lebih dari jor-joran uang untuk memburu kekuasaan.
Jangan tanya petani dan rakyat kecil. Mereka adalah kaum yang hanya
dibutuhkan secara statistik. Lebih dari itu, keberadaan mereka
dibiarkan pusing kepala memikirkan problem-problem kehidupannya yang
makin sulit dimengerti dan penuh anomali.
Sebagai contoh – belum lama ini, ketika masyarakat dilanda
kekeringan, pemerintah justru tidak memberikan solusi bagaimana
mengatasi krisis air tersebut. Solusinya: membagikan beras gratis.
Lho! Wong yang diminta air, kok yang didapat beras, celoteh seorang
warga Gunung Kidul, Yogyakarta yang wilayahnya kerontang. Tidak
hanya soal minta air dikasih beras, musim kemarau juga memunculkan
fenomena anomali yang lain, yaitu harga beras turun. Padahal di
tahun-tahun sebelumnya di musim kemarau harga beras naik. Kenaikan
harga beras ini secara ekonomi wajar karena permintaan yang tinggi
tidak sebanding persedian yang ada, khususnya di musim kemarau pada
saat produksi padi petani rendah.
Tapi dalam dua tahun terakhir, yang terjadi adalah sebaliknya:
muncul anomali harga beras. Jika biasanya harga beras naik di musim
kemarau, sekarang justru turun. Kepala Humas Perum Bulog Suharjono
membenarkan fenomena anomali harga beras tersebut. Hal ini bisa
dilihat dari harga beras di pasar. Pada bulan Januari, misalnya,
harga beras kualias medium sekitar Rp 2.800-an per kg, sedang di
bulan September hanya Rp 2.600-an
Bila dilihat sepintas dan dangkal, fenomena tersebut menguntungkan
konsumen. Kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi dengan harga
murah. Ini berarti ”ketahanan pangan” masyarakat lebih terjamin.
Walhasil, secara keseluruhan masyarakat Indonesia diuntungkan dengan
anomali tersebut.
Ternyata, logika tadi keliru besar. Anomali harga tersebut justru
akan menghancurkan ekonomi petani Indonesia. Kenapa? Karena anomali
tersebut muncul dari derasnya impor beras yang dilakukan para
pengusaha besar. Lebih tragis lagi, sebagian besar impor tadi
bersifat ”spanyol” (separo nyolong) alias ilegal. Inilah yang jadi
masalah.
Dari laporan Pasar Induk Cipinang, misalnya, terungkap bahwa dalam
dua tahun terakhir pasokan beras impor sangat tinggi. Pada tahun
2000-2001, misalnya, beras impor yang keluar dari pasar induk
Cipinang hanya 2-5 persen. Tapi pada tahun 2002 dan 2003, porsi
beras impor tersebut membesar, yaitu masing-masing 14,57-19,17
persen. Fenomena banjir beras impor tersebut terlihat juga di
laporan Dow Jones di Bangkok, Thailand. Dow Jones mencatat para
pedagang di Negeri Gajah itu tengah menunggu permintaan beras yang
besar dari importir Indonesia. Laporan permintaan beras yang tinggi
dari importir Indonesia juga terungkap di Vietnam. Cuma saja,
pedagang beras di Vietnam secara terus terang menyatakan, ekspor
beras ke Indonesia kebanyakan dilakukan lewat jalur ilegal.
Ketahanan Pangan
Melihat penyebab anomali harga beras yang sepintas menguntungkan
masyarakat tersebut, ternyata bila diteropong lebih jauh dampaknya
akan sangat merugikan masyarakat Indonesia. Ini terjadi karena dalam
konsep ketahanan pangan tidak hanya terfokus pada terpenuhinya
kebutuhan pangan secara murah, tapi juga harus mencakup tersedianya
lapangan kerja dan tercukupinya pendapatan masyarakat. Ketiga faktor
tersebut ternyata tidak terpenuhi jika melihat fenomena anomali
harga beras tadi.
Pertama, fenomena anomali harga beras murah tersebut saat ini–meski
terlihat menguntungkan–sebetulnya menyimpan bom waktu. Dengan adanya
beras murah impor, justru beras milik petani yang selama ini menjadi
”tabungan berharga” untuk dijual di musim kemarau yang harapannya
harga akan naik, menjadi tidak laku karena disaingi beras impor yang
murah. Akibatnya petani harus menurunkan harga jual berasnya meski
rugi sekali pun. Hal ini jelas akan memukul ekonomi petani yang
sudah ngos-ngosan tersebut. Bila itu terjadi, kegiatan pertanian
akan lumpuh. Tragisnya lagi, yang namanya anomali niscaya akan
bergerak ke kondisi normal lagi di mana harga beras impor kembali
mahal sesuai standar harga internasional. Kita bayangkan jika dalam
kondisi mayoritas petani lumpuh lalu harga beras bergerak ke kondisi
normal, niscaya akan muncul keresahan sosial yang luas. Itulah
sebabnya, meski kondisi anomali harga tersebut kelihatan
menguntungkan masyarakat, fenomena itu harus segera di atasi. Jika
tidak, dampak lanjutannya akan lebih besar lagi: lapangan pekerjaan
petani tidak tercukupi dan mereka kehilangan pendapatan.
Mengacu pada pengertian ketahanan pangan di atas, berarti anomali
harga beras murah yang sekarang sedang terjadi di Indonesia ini di
masa depan akan menghancurkan ketahanan pangan. Untuk mengatasi
kondisi tersebut, pemerintah harus melakukan terobosan kebijakan
yang strategis agar para petani Indonesia terbebas dari kemiskinan.
Dalam kaitan ini, kita bisa melongok ke Cina daratan (RRC) yang
mulai tahun 1994 menerapkan reformasi kebijakan pertanian dengan
mengusung konsep Economic and Technological Development Zone (ETDZ).
Sasaran ETDZ adalah meningkatkan: a) efisiensi proses produksi
pertanian, b) mengenalkan sistem produksi massal untuk alternaif
beras seperti hortikultura dan aquaculture, c) menguasai dan
meningkatkan performa teknologi yang sudah ada di masyarakat petani,
dan d) mengembangkan teknologi baru terutama dalam bidang
pembibitan, pupuk, dan pestisida ramah lingkungan. Apa yang
dilakukan Cina kelihatan sederhana, tapi pemerinah Beijing
melakukannya secara bertahap dengan urutan prioritas yang jelas dan
dilaksanakan secara konsisten.
Hasilnya, kurang dari satu dekade, RRC berhasil mandiri dan
swasembada pangan. Bahkan, produk-produk pertanian Cina kini mulai
diekspor dan mendapat pasaran luas di negara-negara berkembang.
Sebaliknya yang terjadi di Indonesia.
Di atas kertas konsep ”revolusi hijau” yang dicanangkan pemerintah
Orde Baru yang didikte negara-negara donor (baca: pemberi utang)
sangat bagus. Tapi hasilnya: para petani Indonesia makin lama makin
terpuruk. Semua itu disebabkan strategi pengembangan pertanian yang
dijalankan pemerintah tumpang tindih, tidak menghiraukan teknologi
pertanian setempat yang sudah ada, dilakukan secara tidak konsisten,
dan last but not least, aparat pemerintah yang berada di lapangan
menunjukkan contoh-contoh sikap yang korup. Dampaknya, kini kita
rasakan semua. Indonesia sebagai negara pertanian secara ironis
menjadi importir beras terbesar di dunia.
Jika kondisinya demikian, maka masa depan ketahanan pangan akan
sangat terganggu, bahkan bisa menimbulkan tragedi. Nah, dalam kaitan
ini perlu kita pikirkan bersama cara mengatasinya. Sebagai contoh,
bangsa Indonesia harus mulai berpikir untuk mengubah kebiasaan
mengonsumsi beras tiap kali makan dengan sumber karbohidrat yang
lain. Pasalnya di Indonesia sumber karbohidrat lain di luar beras
jumlahnya sangat banyak – mulai jagung, singkong, kembili, garut,
ganyong, sagu, ubi, dan lain-lain. Jika sumber karbohidrat tersebut
dibudidayakan dan dikembangkan, termasuk cara-cara pengolahan
pascapanennya, niscaya akan bisa diterima masyarakat. Kita masih
ingat, di tahun 60-an, ketika Indonesia dilanda krisis pangan, ada
perusahaan yang mengolah tepung singkong menjadi butiran mirip nasi.
Hasilnya luar biasa, masyarakat menyukainya seperti makan nasi
biasa, padahal bahan bakunya tepung tapioka. Saat ini, misalnya,
beberapa industri mie instan telah mulai memanfaatkan tepung tapioka
untuk membuat mie. Paling tidak mie tersebut dibuat dari campuran
terigu dengan tepung tapioka yang harganya jauh lebih murah.
Hasilnya ternyata tak berbeda jauh ketimbang mie dari terigu
(gandum). Hal ini mungkin bisa diterapkan dalam hal membuat nasi.
Jika ini dilakukan niscaya kebutuhan akan beras tidak tinggi lagi.
Bila demikian, Indonesia pun bisa mendikte harga beras luar negeri
(impor). Dan harap dicatat, kandungan gizi tepung singkong, jagung,
dan sagu dibandingkan beras tidak terlalu jauh. Namun demikian,
dengan teknik pemerkayaan gizi (fortifikasi), masalah kandungan gizi
ini tidak terlalu menjadi persoalan. Yang penting, bagaimana
membiasakan lidah dan perasaan orang Indonesia jika menghadapi
makanan pokok nonberas.
Jika hal ini terjadi, dampaknya akan sangat positif bagi ketahanan
pangan nasional. Lebih dari itu, petani Indonesia pun bisa mengganti
tanaman sawah/ladangnya dengan komoditas hortikultura yang sedang
laku di pasar internasional. So, percayalah, memvariasi makanan
pokok merupakan jalan keluar yang amat ideal untuk mengatasi krisis
pangan di Indonesia!
Penulis adalah peneliti senior bioteknologi di BPPT, tengah
menyelesaikan tesis program doktor bidang studi agribisnis di IPB,
Bogor.
|
|
