|
Dana Stimulus
Diperlukan untuk Pemulihan Bali
Jakarta, Sinar Harapan
Pemulihan ekonomi pascatragedi Bali membutuhkan dana stimulus yang
cukup besar. Untuk membangun kepercayaan dunia kepada Indonesia
pascatragedi Bali memang membutuhkan biaya mahal. Hanya saja,
penggunaan dana stimulus harus sesuai tujuan agar bisa mencapai
sasaran
Demikian rangkuman pendapat Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas
Gadjah Mada (UGM), Nopirin dan ekonom senior CSIS, Pande Radja
Silalahi serta ekonom Standar Chartered Bank, Fauzi Ichsan, yang
dihubungi SH, secara terpisah Kamis (7/11) dan Jumat (8/11) pagi.
Mereka diminta pendapatnya tentang hasil Sidang Kabinet seputar
rencana pemerintah dalam memulihkan ekonomi pascatragedi Bali.
”Dana stimulus melalui ekspansi fiskal ini memang sangat diperlukan
untuk pemulihan Bali. Amerika juga melakukan itu setelah Tregedi WTC
dalam bentuk pengeluaran pemerintah sampai US$ 40 miliar. Memang
untuk membangun kembali kepercayaan itu mahal,” ujar Nopirin.
Menurut Nopirin, stimulus itu ibarat obat untuk menyembuhkan kondisi
ekonomi yang sakit. Maka ia menyarankan dana stimulus terutama
diberikan kepada sektor yang paling terkena dampak tragedi Bali,
yaitu sektor pariwisata.
”Hal ini berkaitan dengan hotel, restoran, dan transportasi. Tidak
harus berupa injeksi dana, tapi bisa berupa pembebasan pajak seperti
pengurangan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan lain-lain. Selain fisik
untuk bangunan yang rusak, juga non-fisik seperti keamanan untuk
membangun citra serta kampanye internasional,” tambah Nopirin.
Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM itu juga memaklumi tindakan
pemerintah menambah jumlah utang. Konsekuensinya angka defisit
anggaran tahun 2003 naik, dari target awal sebesar 1,2 persen
menjadi sekitar 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
”Tidak ada pilihan lain karena kondisi, daripada tidak dipulihkan.
Kalau sakit kan tidak bisa mencicil utang yang lama juga. Diharapkan
ekspansi fiskal itu tidak hanya dari utang tapi juga diharapkan dari
hibah. Yang penting utility-nya lebih besar dari modalnya,” tandas
Nopirin.
Senada dengan Noprirn, Pande Radja menilai pemerintah sudah
seharusnya memberikan stimulus untuk mereka yang secara langsung
kehilangan pekerjaan, sebagai akibat targerdi Bali. Pemerintah bisa
memberikan suntikan dananya dari APBN, untuk menciptakan lapangan
kerja baru yang bersifat sementara.
Pande menilai, upaya pemerintah untuk mengarahkan kegiatan di pulau
Bali lebih cukup baik untuk tetap menghidupkan sektor pariwisata di
sana. Selain itu, upaya perbaikan sarana atau infrastruktur di Bali,
untuk orang-orang yang terkena musibah secara langsung.
Namun Pende mengingatkan, pemberian stimulus ini haruslah tetap
mempertimbangkan efektifitas dari stimulus. Menurut dia, pemerintah
belum perlu memberikan stimulus dengan cara menyuntikkan
likuiditasnya ke pasar, seperti halnya yang dilakukan di Amerika.
Bali sebelum tragedi, kata Pande, tidak pernah kekurangan
likuiditas. Menurut dia setidaknya Rp 12,5 triliun dana yang ada di
Bali. Namun, yang tersalurkan dalam bentuk kredit tidak lebih dari
Rp 5,6 triliun.
Sementara itu, ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan
berpendapat dana sebesar Rp 5,9 triliun yang dikemukakan oleh
Pemerintah untuk pemulihan pasca Bali sebenarnya tidak mencukupi dan
diperlukan dana tambahan dari donor. Hanya saja kemampuan donor
untuk meminjamkan dana bagi Indonesia juga makin terbatas.
Fauzi menilai kemampuan Pemerintah dibatasi oleh kewajiban membayar
utang dan kewajiban lainnya. ”Idealnya orang Indonesia yang memarkir
dananya di luar negeri seperti di Singapura, Hong Kong dan lain-lain
sebaiknya menarik dananya ke Indonesia. Tidak mesti investasi tetapi
mereka bisa saja cuma menyimpan dananya di bank-bank di Indonesia,”
ujarnya.
Enam Bulan Pertama
Sebelumnya, dalam jumpa pers usai hasil Sidang Paripurna Kabinet di
Jakarta, Kamis (7/11) sore, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro
Jakti menjelaskan fokus kerja pemerintah dalam enam bulan pertama
untuk mengatasi dampak tragedi Bali. Untuk itu, pemerintah akan
menyediakan dana stimulus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).
”Dana stimulus dari APBN jumlahnya tidak bisa dramatis karena kita
harus berpegang kepada GBHN dan Propenas bahwa defisit APBN harus
diturunkan,” tukas Dorodjatun
Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan meminta Bank Indonesia (BI)
untuk melakukan ekspansi moneter. Hal itu dimaksudkan bagi tercipta
kesempatan kerja dan dapat mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi
sebesar empat persen.
”Kita akan bekerja keras dalam dua kuartal ini, sehingga pertumbuhan
empat persen, bukan lima persen seperti yang ditargetkan, tapi
jangan sampai turun di bawah 3,5 persen,” imbuh Guru Besar Ilmu
Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini.
Karena itu, menurutnya, pemerintah memperkirakan terjadi penurunan
target pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) tahun 2003 sebesar satu persen. Penurunan
dari target awal sebesar 5 persen itu terjadi akibat peledakan bom
di Bali.
Dalam kesempatan yang sama Menko Kesra, Jusuf Kalla memperkirakan
Indonesia membutuhkan waktu dua tahun untuk mengembalikan kondisi
pariwisata seperti tahun 2001. Ia memperkirakan terjadi penurunan
wisatawan asing yang mencapai satu atau dua juta orang.
Disamping berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan di Bali,
menurut Kalla, juga akan berpengaruh kepada daerah wisata lain di
Indonesia karena selama ini Bali menjadi pusat dalam paket kunjungan
wisata yang ada. Selain itu, 75 persen kerajinan tangan dan suvenir
yang dijual di Bali diproduksi di Jateng dan Jatim.
Maka pemerintah akan berusaha mengurangi dampak sosial-ekonomi serta
pariwisata. Salah satunya dengan pemberian dana Jaring Pengaman
Sosial (JPS) berupa beras murah, bea siswa bagi anak-anak penganggur
dan pelayanan kesehatan. (ady/ega/sam/rvs)
|
|
