Rachmawati Soekarnoputri: Pemerintahan Megawati, Pola Orba Jilid Dua

Jakarta, Sinar Harapan
Ketua Yayasan Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri mengatakan, pola pemerintahan Orba sangat melekat dalam pemerintahan Megawati. Penyebabnya, Megawati menjadi presiden karena melakukan bargaining position dengan kekuatan Orba. Untuk itu, pemerintahan Megawati disebutnya sebagai Orba jilid II.
Rachmawati yang juga adik Presiden Megawati mengatakan itu kepada wartawan di sela-sela peluncuran buku ”No Regreats” karya Wimar Witoelar dan ”Autobiografi Gus Dur” karya Dr. Greg Barton di Hotel Hilton Jakarta, Kamis malam (28/2).
Menurut Rachma, pemerintahan Megawati juga sangat terasa dengan adanya dualisme. Megawati, katanya, sudah terkait dengan komitmen politik dengan Orba.
”Ya dari awal, kalau di dalam misinya memposisikan diri, katakanlah sebagai antitesa terhadap Orba, hanya untuk mencapai kekuasaan. Itu nggak tepat. Kalau misi, untuk mencapai kekuasaan, setelah kekuasaan itu jatuh, lengser, lalu akan diapakan?. Yang perlu, misi di sini, bagaimana kita melakukan perubahan sistem. Jadi, bukan perubahan kekuasaan orang per orang,” ujar Rachma.
Mengenai pemerintahan Megawati, kata Rachma, sudah jelas kalau dilahirkan dalam pola sistem lama. Selain itu, pemerintahan tak punya basis idiologi yang jelas.
”Kita sudah tahu, lahirnya pemerintahan Megawati karena ada konsensus dan konspirasi dari kekuatan lainnya, sehingga kalau sekarang pola kepemimpinannya sangat ambivalen, standar ganda. Itu karena integritas kepemimpinan itu tidak mandiri lagi,” tegasnya.
Rachmawati menegaskan, pemerintahan Megawati sebagai Orba jilid dua. Karena, yang direbut semata-mata posisi kekuasaan. Jadi, bukan untuk perubahan sistem.
”Perubahan sistem sangat prinsipil. Maka, benar kalau dibilang Orba jilid dua. Itu bukan dalam rangka perubahan sistem yang fundamental,” kata Rachma.
Menyinggung mengenai mutasi TNI dengan menampilkan orang ”bermasalah” dalam pemerintahan Megawati, Rachma mengatakan, reposisi TNI harus memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga tidak kembali ke pola lama, dimana TNI diposisikan sebagai alat kekuasaan.
Menurutnya, tak bisa dipungkiri, pemerintahan Megawati lahir dalam suasana dimana ada konflik internal dalam tubuh TNI.
Untuk itu, katanya, tak mengherankan, kalau orang di era reformasi yang ”bermasalah”, kini diakomodir dalam pemerintahan Megawati.
Visi Tak Jelas
Menyingung mengenai peran partai politik, Rachma mengatakan, kini kelihatan hampir semua partai, termasuk PDI Perjuangan tidak mempunyai basis idiologi. Tidak mempunyai basis idiologi yang kuat, katanya, menyebabkan partai politik tidak mempunyai misi atau konsep. Apalagi, untuk implementasi seperti janji pada masa Pemilu. ”Hampir semua partai saat ini seperti itu,” jelasnya.
Selama ini, jelasnya, ia melihat partai politik tidak jelas memposisikan dirinya. Soalnya, selalu berkonotasi pembuatan partai itu untuk perebutan kekuasaan. Padahal, misi institusi seperti partai atau dalam konsep seperti Bung Karno, harus bisa melahirkan dan mengimplementasikan visi dan misi.
”Misi dan visi itu bermula dari pemikiran idiologi yang menjadi platform partai, azas partai. Tanpa itu, nonsens bicarakan bagaimana mensejahterahkan rakyat dan sebagainya,” kata Rachma. (ady/edl)