Penyaluran Bantuan ke Maluku Utara Diduga Diselewengkan

Ternate, Sinar Harapan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membuka lima lembaga perwakilan di Maluku dan Maluku Utara (Malut) kini mengalami kesulitan untuk memantau dana bantuan negara-negara Uni Eropa kepada pengungsi korban kerusuhan di daerah ini.

Lembaga perwakilan itu, yakni UNDP, WHO, UNICEF serta badan koordinasi urusan kemanusiaan (OCHA) oleh PBB dijadikan sebagai pusat informasi sekaligus memantau penyaluran bantuan yang diberikan organisasi dunia itu.

”Bantuan negara-negara donor biasanya langsung diserahkan kepada masyarakat atau pengungsi. Padahal kelima lembaga perwakilan PBB tersebut sudah ada di Ternate,” kata perwakilan badan uusan kemanusiaan PBB di Maluku Utara, Anthony Bedha kepada pers di Ternate, Minggu (19/8).

Akibatnya, dana bantuan dari negara-negara donor itu diduga tidak sampai ke tangan pengungsi Malut yang dilaporkan berjumlah sekitar 176 ribu jiwa. ”Hak-hak pengungsi sebagian besar tidak terealisasi karena bantuan itu tidak lewat PBB,” katanya.

Menurut dia, tugas lembaga perwakilan PBB itu di antaranya memastikan seluruh bantuan kemanusiaan asing terkoordinasi, baik dengan pihak yang berwenang maupun negara donor dalam menghadapi krisis kemanusiaan di dua provinsi itu.

”Bukan itu saja, mereka juga menyediakan informasi mengenai situasi terakhir di Malut kepada negara pendonor melalui riset dan analisa situasi secara reguler, mengkaji ulang pendanaan, terutama bagi kegiatan prioritas, serta melakukan advokasi,” katanya.

UNDP, misalnya bertugas membantu pengungsi dan korban konflik lainnya melalui usaha kecil, menyediakan bahan-bahan bagi kebutuhan pembangunan perumahan serta barang non pangan lainnya kepada para pengungsi melalui kerjasama Ormas dan LSM lokal lainnya. 

Sementara UNICEF, bertugas menyediakan makanan bayi kepada anak-anak pengungsi yang pendistribusiannya ditangani ACF (Action Centre le Faim) dan PKK.

Anthony mengatakan, perwakilan PBB di Ternate telah menyurati dan mengimbau sejumlah negara donor untuk memberikan bantuan kemanusiaan guna meringankan beban penderitaan korban pertikaian di Maluku Utara.

Negara-negara yang diminta ikut menangani pengungsi antara lain Jepang, Swedia, dan Selandia Baru.

Berdasarkan data yang dimiliki, dari proposal dana senilai US$12.332.800, telah diperoleh dana US$1.285.710 atau sekitar 10 persen yang berasal dari Jepang, Swedia, dan Selandia Baru. Sedangkan bantuan dari negara-negara Uni Eropa lainnya tidak termonitor oleh PBB.

Misalnya, bantuan dari Amerika Serikat kepada pengungsi korban pertikaian di Halmahera dan Bacan senilai US$309.000 yang diprioritaskan guna membangun kembali infrastruktur yang rusak di kedua daerah tersebut, hingga kini belum diketahui realisasinya. ”Kami khawatir, jangan-jangan bantuan dari negara-negara donor disalurkan lewat oknum pejabat di daerah ini,” katanya. (Ant)